Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Monday, 9 Rabiul Awwal 1442 / 26 October 2020

Isu Papua Merdeka, Harus Dicari Jalan Keluarnya

Ahad 01 Dec 2019 19:45 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Muhammad Hafil

Mahasiswa meminta kemerdekaan Papua (Ilustrasi).

Mahasiswa meminta kemerdekaan Papua (Ilustrasi).

Foto: AFP
Negara harus mencari jalan keluar atas isu Papua merdeka ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu Papua merdeka dinilai sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya ditakuti oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menyikapi isu itu dengan baik, yang mengedepankan sisi kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Masalah orang mati banyak itu kan lebih banyak karena isu itu, Papua merdeka. Isu itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tapi bagaimana dilihat sebagai tantangan negara dalam menyikapinya," ujar tokoh Papua, Samuel Tabuni, saat dihubungi, Ahad (1/12).

Untuk itu, dialog antara pemerintah dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah ia nilai perlu dilakukan. Menurutnya, pemerintah jangan mencari jalan keluar melawan pihak yang pro-Papua merdeka dengan menggunakan senjata. Jika itu terus dilakukan, bukan tidak mungkin semakin banyak masyarakat tak berdosa yang menjadi korban.

"Banyak orang korban. TNI korban, Polri korban, masyarakat korban, OPM juga korban. Akhirnya kita kan menciptakan suatu kebencian di antara kita yang bisa berlanjut ke generasi selanjutnya," kata dia.

Pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, kata dia, harus diajak duduk bersama dan membicarakan pemecahan masalah yang selama ini ada di Papua. Konsep pembangunan yang baik untuk Papua juga dapat ditemukan dari dialog tersebut. Harus dipastikan pula perwakilan yang diajak berdialog ialah pihak-pihak yang representatif.

"Harus punya konsep untuk membangun Papua itu bagaimana. Harus didengar itu. Karena biar bagaimanapun mereka itu orang asli Papua yang punya hak di sana. Jangan kita lihat mereka itu bukan bagian dari Indonesia. Keluarga dan tanah mereka ada di Papua," ungkap dia. 

Samuel juga menuturkan, hadirnya Panglima TNI dan Kapolri di Papua pada 1 Desember menunjukkan adanya ketakutan yang berlebihan oleh pemerintah. Selain itu, hal tersebut juga ia lihat justru semakin menunjukkan pemerintah mengakui adanya hari peringatan OPM pada tanggal tersebut.

"Kita tidak akan selamanya 1 Desember itu kirim pasukan banyak. Ada konflik kirim pasukan banyak. Kita hidup kan mau menikmati kehidupan ini," jelas dia.

Ia mengatakan, tidak bisa selamanya pemerintah menyikapi persoalan yang ada di Papua dengan mengirimkan pasukan keamanan. Bahkan, tak jarang kegiatan aparat kemanan di Papua justru melahirkan gerakan perlawanan yang baru.

Untuk mengatasi segala persoalan yang ada di Bumi Cenderawasih itu, kata dia, harus dicari strategi yang tepat. Strategi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Harus ada strategi kemanusiaanlah yang adil dan beradab untuk mengakhiri pergerakan itu, harus kita sikapi secara otak dingin, dewasa, secara jujur tidak boleh pura-pura," tuturnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA