Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Akhir Pekan Depan, Kemenko Bahas Biaya Sertifikasi Halal

Ahad 01 Dec 2019 14:04 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ratna Puspita

Ilustrasi Sertifikasi Halal

Ilustrasi Sertifikasi Halal

Foto: Infografis Republika
Sertifikasi halal menjadi salah satu pokok bahasan omnibus law cipta lapangan kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian segera membahas biaya sertifikasi produk halal pada akhir pekan depan. Penentuan biaya yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi itu menjadi salah satu prioritas Kemenko Perekonomian di akhir tahun 2019. 

Baca Juga

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, menuturkan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan ketentuan biaya sertifikasi halal. Sebab, masalah biaya harus diatur secara legal sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

"Sudah kami jadwalkan akhir pekan depan ini. Kami sedang menyiapkan waktunya," kata Susiwijono saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (1/12). 

Selain mengejar pembahasan biaya sertifikasi halal, Kemenko Perekonomian juga tengah mengejar waktu untuk menyelesaikan rapat koordinasi penyelesaian omnibus law cipta lapangan kerja dan sinkronisasi omnibus law perpajakan. Sertifikasi halal, dijelaskan dia, menjadi salah satu pokok bahasan omnibus law cipta lapangan kerja. Adapun soal teknis biaya sertifikasi telah dibahas langsung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis. 

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso, menambahkan, rancangan tarif tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Pihaknya, hingga kini belum menerima rancangan tarif tersebut. Kemenkeu terlibat lantaran biaya sertifikasi halal nantinya bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Tapi, secara prinsip (biaya) untuk usaha kelas mikro dan kecil digratiskan," kata Bambang. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA