Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Komunitas Odong-Odong Minta Perlindungan Pemerintah

Sabtu 30 Nov 2019 15:38 WIB

Rep: Ronald Ricardo (cek n ricek)/ Red: Ronald Ricardo (cek n ricek)

Sumber: Wartakota

Sumber: Wartakota

Komunitas Angkutan Lingkungan Darmawisata (Anglingdarma) berniat meminta perlindungan kepada Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar, atas rencana pelarangan operasional odong-odong di Jakarta.

Komunitas Angkutan Lingkungan Darmawisata (Anglingdarma) berniat meminta perlindungan kepada Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar, atas rencana pelarangan operasional odong-odong di Jakarta. "Intinya kita mengadu minta perlindungan," kata Sekretaris Anglingdarma, Muhammad Yasin di Jakarta, Minggu (27/10). 

Terdapat dua wilayah kecamatan di Jakarta Timur yang saat ini mendominasi operasional odong-odong di Jakarta, yaitu Jatinegara dan Cipayung. Sejauh ini, surat kepada Wali Kota Jakarta Timur itu belum pasti kapan akan dilayangkan, sebab komunitas yang beranggotakan 60 pengusaha odong-odong di Jabodetabek masih menunggu arahan Ketua Anglingdarma, Agus Soleh. 

Agus saat ini masih berada di kampung halamannya di Jawa tengah. Rencana bersurat kepada M Anwar yang semula berlangsung Senin (28/10) akan diundur hingga Agus kembali ke Jakarta. "Rekan-tekan masih menunggu ketua komunitas kembali dari kampungnya. Rencana Selasa (29/10) atau Rabu (30/10), ketua pulang. Belum tahu kapan bersuratnya," ujarnya.    

Komunitas Odong-Odong Minta Perlindungan Pemerintah
Sumber: Wartakota

Sedikitnya dua agenda utama akan dibahas Anglingdarma bersama M Anwar dalam pertemuan nanti, yakni berkaitan dengan penolakan larangan operasional atau dibina oleh pemerintah setempat.

"Anggota kami resah dengan rencana larangan operasional odong-odong di Jakarta. Ini 'urusan perut' kami," katanya. Mereka berharap pemerintah daerah bisa membina para pengusaha odong-odong bila instansi terkait memberlakukan larangan.

Dilarang Mengaspal

Polda Metro Jaya melalui Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Fahri Siregar, Sabtu (27/10), Anglingdarma atau odong-odong tak laik jalan dilarang mengaspal di DKI Jakarta.

"Odong-odong yang tidak memiliki dokumen-dokumen kelaikan jalan, tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), BPKB, kalau dioperasikan di jalan tentunya melanggar aturan lalu lintas yang sudah ada," ujar Fahri Siregar, seperti dikutip Antara.

Fahri menjelaskan untuk mendapat dokumen kelaikan jalan, kendaraan tersebut harus memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan (SRUT).

Komunitas Odong-Odong Minta Perlindungan Pemerintah
Sumber: Wartakota

Baca Juga: Tanggapan MUI Terkait Komunitas Crosshijaber yang Lagi Viral

SRUT merupakan persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan STNK dan BPKB serta persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali.

SUT dan SRUT juga merupakan syarat wajib untuk melakukan rubah bentuk atau memodifikasi kendaran. Tidak adanya dua sertifikat tersebut dianggap melanggar aturan lalu lintas.

Fahri menganggap penindakan terhadap odong-odong dianggap dapat memberikan manfaat, karena tujuannya memberikan kepastian hukum dan keadilan.

"Harapan kami sebenarnya kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu karena memang ini fenomena yang kerap kali terjadi. Pemahaman kami, tindakan kepolisian tidak hanya represif, tapi reventif dan preventif," ujar dia.

Tim Sosialisasi

Untuk itu, Ditlantas Polda Metro Jaya berencana membentuk tim sosialisasi larangan Anglingdarma mengaspal di DKI Jakarta.

"Rencana kami, kita akan membentuk tim untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kita kasih pemahaman masyarakat tentang larangan odong-odong," ujar  Fahri.

Tim tersebut akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk di antaranya jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga ke tingkat kelurahan sebab odong-odong, baik komunitas maupun perorangan berada hingga daerah perkampungan.

Komunitas Odong-Odong Minta Perlindungan Pemerintah
Sumber: Wartakota

"Kita bentuk tim, kita data ulang dulu, karena mereka tidak hanya komunitas tapi bisa jadi perorangan. Kita petakan dulu daerah mana yang menjadi jalur lintasan mereka, nanti kita laksanakan (sosialisasi)," ujar Fahri.

Pihaknya berencana menggelar sosialisasi larangan odong-odong dalam waktu dekat ini karena Dinas Perhubungan DKI telah memberi edaran imbauan larangan odong-odong hingga tingkat komunitas.

BACA JUGA: Cek AKTIVITAS KEPALA DAERAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini


Editor: Farid R Iskandar

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ceknricek.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ceknricek.com.
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA