Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Wapres Harap Pelaku Usaha Manfaatkan Peluang Ekonomi Syariah

Jumat 29 Nov 2019 15:39 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Wakil Presiden Ma

Wakil Presiden Ma

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
Dunia usaha diharapkan bisa menangkap peluang pengembangan ekonomi syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap para pelaku bisnis dan dunia usaha menangkap peluang pengembangan ekonomi syariah. Menurut Kiai Ma'ruf, ini bagian dari mensinergikan pengembangan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

"Misalnya penggunaan label halal, perluasan kegiatan usaha syariah seperti wisata halal, dan kegiatan bisnis lainnya yang dalam pengelolaannya sejalan dan mendukung konsep ekonomi syariah," ujar Ma'ruf saat membuka acara Rapimnas KADIN 2019 di Bali, Jumat (29/11).

Kiai Ma'ruf menyebut, ekonomi syariah merupakan potensi ekonomi baru yang diyakini mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional Namun, peran ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan ekonomi dan keuangan konvensional.

Ia mengungkap, market share perbankan syariah baru mencapai 5,95 persen dan keuangan Syariah baru mencapai 8,29 persen. Sementara, untuk mendukung tersebut, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui lembaga Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Saat ini sedang dilakukan penguatan kelembagaan melalui revisi regulasi lembaga tersebut," ujarnya.

Selain itu, Wapres mengingatkan dunia usaha terkait tantangan dalam menumbuhkan perekonomian nasional Indonesia saat ini. Mulai dari laju perekonomian nasional yang cenderung melambat, sebagai akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global (perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang berkepanjangan serta risiko geopolitik) dan kualitas SDM yang masih rendah.

Ia menilai, untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut diperlukan sinergitas dan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan otoritas dan para pelaku usaha maupun industri.

"Untuk dapat meningkatkan daya saing dan terciptanya kepastian berusaha yang lebih sehat," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA