Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

BPIP Ajak BUMN Jaga Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Jumat 29 Nov 2019 04:41 WIB

Rep: Erik PP/ Red: Gita Amanda

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP, Hariyono didampingi Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina di Jakarta, Kamis (28/11).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP, Hariyono didampingi Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina di Jakarta, Kamis (28/11).

Foto: Erik PP
BUMN didorong untuk bisa berperan besar dalam menguasai perekonomian Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga negara diajak untuk ikut menerapkan nilai-nilai Pancasila termasuk dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Karena itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak pegawai badan usaha milik negara (BUMN) untuk membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, disamping mengejar keuntungan.

"Praktik dan kebijakan di kementerian BUMN seyogianya juga mengemban visi kebangsaan khususnya nilai-nilai Pancasila. Kita jelas tidak ingin kedaulatan ekonomi atau kemandirian di bidang ekonomi kita abaikan, salah satu elemen yang bisa menjaga itu adalah BUMN," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP, Hariyono dalam Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN di Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Hariyono menuturkan, BUMN juga harus sadar bahwa mereka bukan hanya lembaga sekadar mencari untung, tetapi punya misi sosial dan kebangsaan. Sehingga BUMN bisa menjalankan misi sosialnya juga agar harapan para pendiri bangsa yang tidak ingin negara ini dikuasai oleh pemilik modal, bisa terwujud. "Karena Indonesia adalah semua untuk semua, maka masyarakat adil makmur tidak boleh dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara tapi semuanya," kata Hariyono.

Dia pun mendorong BUMN untuk bisa berperan besar dalam menguasai perekonomian Indonesia. Hariyono menekankan, pemerintah tidak antiswasta atau pengusaha, melainkan mengajak mereka bekerja sama dengan BUMN untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Negara kita bukan negara komunis, di mana semua ditangani oleh negara, sebaliknya bukan negara kapitalis yang semuanya diserahkan pasar, maka di sinilah peran BUMN memiliki posisi dengan strategis menjembatani antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat," kata guru besar Universitas Negeri Malang itu.

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina mengatakan, kegiatan pengenalan nilai-nilai Pancasila diikuti 102 peserta dari 47 BUMN. Menurut Rima, BPIP sebenarnya ingin mengundang lebih banyak peserta, namun karena alasan teknis membuat peserta dibagi menjadi dua tahap. "Tahap pertama diikuti 47 anggota BUMN," kata Rima. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA