Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Emil Telah Alokasikan Rp 1,4 Triliun Bebaskan Biaya SPP SMA

Kamis 28 Nov 2019 13:46 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan tahun depan biaya SPP SMA Negeri di Jawa Barat gratis.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan tahun depan biaya SPP SMA Negeri di Jawa Barat gratis.

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Pemprov anggaran Rp 1,4 triliun disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan biaya SPP atau Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) untuk SMA sederajat dibebaskan tahun depan. Menurut Ridwan Kamil, anggaran Rp 1,4 triliun disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

“Alhamdulillah RAPBD sudah diketok palu, tinggal dievaluasi Kemendagri. Berita besarnya Alhamdulillah bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (28/11).

Menurut Emil, bantuan untuk siswa ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja. Bantuan ini juga, berlaku untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.

“Untuk siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB, swasta ada bantuan juga membuat mereka bisa terbaru sekolah swasta. Untuk MA bantuannya sama rapi disalurkan lewat Kemenag,” katanya.

Kebijakan SPP gratis ini, kata dia, akan direalisasikan mulai tahun ajaran baru bulan Juli 2020. Setiap tahunnya, dialokasikan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun.

Anggaran ini, kata dia, berasal dari penghematan sejumlah pos anggaran. Di antaranya bansos/hibah hingga perjalanan dinas.

“Ini kan hasil menghemat hibah Bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang 1,4 triliun pertahun untuk menggratiskan SPP,” paparnya.

Semua pos, kata dia, diefisiensikan, yang paling besar mengencangkan ikat pinggang di hibah bansos. "SPJ perjalanan dinas sampai 150 miliar kita kurangi untuk PNS, supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar bisa hadir,” katanya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA