Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Soal Reuni 212, Ini Pendapat Mahfud MD

Kamis 28 Nov 2019 00:15 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Mahfud MD

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Mahfud persilahkan reuni 212 asal tak membuat gaduh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, tidak mempermasalahkan Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional,Jakarta pada 2 Desember 2019 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama.  Namun ia mengingatkan agar acara itu tidak menimbulkan keributan.

"Kami menganggap itu adalah hak warga negara yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," kata Mahfud usai bertemu dengan Menteri Agama,Fachrul Razi,dan Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemberitahuan terkait kegiatan Reuni 212 sudah disampaikan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan UU. Aparat keamanan akan melakukan pengawalan kegiatan Reuni 212 agar berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita mempersilahkan, tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya, sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang," katanya.

Sebelumnya, Ketua GPNFUlama,Yusuf Muhammad Martak, memastikan menggelar Reuni 212 pada Desember di penghujung tahun ini. "Jadi, reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun karena sudah berjalan 2 periode 2017 dan 2018. Jadi, pada tahun 2019 reuni akan diadakan lagi," kata Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (5/11).

Ia mengatakan, penyelenggaraan reuni pada tahun ini akan terlepas dari unsur politik karena tidak bebarengan dengan perhelatan politik.

"Mudah-mudahan yang hadir dahulu punya waktu, keuangan, dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen-momen pilpres. Akan tetapi, itu tidak menjadi suatu target bagi kami mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kami jaga," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi, mengatakan, Reuni 212 agar berlangsung dengan damai tanpa anarkis.

Aksi menyampaikan pendapat di ruang publik, kata dia, tidak dilarang di Indonesia karena bagian dari demokrasi dan hak asasi berekspresi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA