Thursday, 18 Rabiul Akhir 1442 / 03 December 2020

Thursday, 18 Rabiul Akhir 1442 / 03 December 2020

Ridwan Kamil Ingin APPSI Jadi Asosiasi yang Berpengaruh

Rabu 27 Nov 2019 06:25 WIB

Red: Reiny Dwinanda

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Ridwan Kamil ingin APPSI jadi asosiasi yang berpengaruh, lebih dihargai pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat menjadi asosiasi yang berpengaruh dan lebih dihargai pemerintah pusat dan para menteri. Dengan begitu, setiap kendala yang gubernur sampaikan, bisa direspons cepat oleh pemerintah pusat.

"Jangan sampai APSSI ini hanya sebatas asosiasi saja, tetapi punya kekuatan politik. Atau kita bentuk lembaga para gubernur yang lebih konkret lagi, sehingga punya kekuatan politik dan daya keputusan yang konkret, lalu para menteri kabinet juga bisa lebih menghargai kami," katanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI di Jakarta pada Selasa

Ridwan juga meminta pemerintah pusat memberikan ruang yang rutin bersama menteri terkait untuk mendengarkan kendala-kendala para gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan begitu, masalah bisa direspons langsung untuk menentukan apakah rencana pembangunan bisa dilanjutkan atau ditangguhkan.

"Tidak seperti saat ini, setiap kendala daerah tidak ada keputusan pasti sehingga para gubernur melanjutkan saja rencana pembangunan apa adanya dengan kekurangan anggaran," ucapnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto memberikan empat saran pada Munas APPSI VI Jakarta. Berkaca dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kepri selama ini, Isdianto merekomendasikan agar rumusan APBN harus ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi tiap daerah, terutama daerah kepulauan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan tanggung jawab penuh sesuai undang-undang dan aturan pemerintah. 

Isdianto juga menyebutkan agar kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam menyangkut kepentingan rakyat harus dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, ia mengungkapkan perlunya pembangunan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antardaerah, terutama wilayah Sumatra dengan wilayah kepulauan dan Pulau Jawa.

"Kami sampaikan empat hal ini, semoga pemerintah pusat bisa memaklumi apa yang menjadi kendala kita di daerah," tutur dia.


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA