Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Dirut Pertamina Enggan Komentari Posisi Ahok

Selasa 26 Nov 2019 14:11 WIB

Red: Indira Rezkisari

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) berbincang dengan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) berbincang dengan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ahok mulai bekerja sebagai komisaris utama Pertamina sejak kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati enggan banyak berkomentar mengenai duduknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di kursi Komisaris Utama perusahaan BUMN tersebut. "Yang sesuai dengan tema hari ini saja ya," kata Nicke di Jakarta, Selasa dalam rangkaian acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2019.

Dalam acara PEF 2019 itu Ahok datang ketika acara pembukaan. Ahok hadir sebagai Komisaris Utama PT Pertamina bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif juga turut hadir.

Namun, usai acara pembukaan, Ahok tidak banyak berkomentar kepada media. Ia terkesan menghindar dari beberapa pertanyaan awak media.

Sehari sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memohon dukungan doa dan informasi dari masyarakat mengingat tugas pengawasan yang dijalaninya sebagai Komisaris Utama Pertamina. "Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat, terus juga dukungan informasi dari masyarakat," kata Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin (25/11).

Ahok mengatakan bahwa posisi yang diembannya sebagai komisaris utama untuk menjalankan fungsi pengawasan di Pertamina. "Karena fungsinya (komisaris utama) melakukan pengawasan, semakin banyak yang dilaporkan, semakin ada banyak nomor pengaduan, semakin banyak masyarakat yang melapor itu akan menolong kami untuk melakukan pengawasan lebih baik," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya dan dewan komisaris lainnya bisa melakukan pengawasan, tanpa adanya informasi.



Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA