Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Dewan Ingin Pengawasan Aset DKI Diperketat

Senin 25 Nov 2019 00:40 WIB

Rep: Amri Amrullah./ Red: Muhammad Hafil

Balai Kota DKI Jakarta

Balai Kota DKI Jakarta

Foto: jakarta.go.id
Inventarisasi aset DKI baru Rp 6,2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar pengawasan terhadap pengelolaan aset yang dilaksanakan pemerintah kota (Pemkot). Sejauh ini pengawasan baru dilaksanakan di dua Pemkot, masing-masing Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pengelolaan aset masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi Pemprov DKI Jakarta. Data terakhir di Komisi C bidang keuangan DPRD DKI Jakarta, inventarisasi aset milik DKI baru mencapai Rp 6,2 triliun dari jumlah aset keseluruhan Rp 475 triliun di tahun 2019.

“Aset tentunya sudah dibenahi, tapi ternyata ada beberapa persoalan di mana yang milik DKI masih dikuasai orang lain, karena rangkaiannya terlalu panjang, jadi kita harus merevisi atau membuat payung hukum agar lebih kuat,” ujarnya belum lama ini.

Persoalan serupa juga terjadi di Jakarta Utara. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Dani Anwar menegaskan, Pemprov DKI wajib mengejar pengusaha atau pengembang yang memiliki tanggungan atau utang berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Fasos fasum menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan Pemprov DKI.

“Pengelolaan aset di Jakarta Utara ini perlu regulasi yang lebih baik agar penyerahan aset dari pihak ke tiga soal Fasos, Fasum itu bisa dilaksanakan secepatnya” terang Dani.

Pada kesempatan itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta juga meminta agar Pemkot Jakarta Utara memperbaiki sistem pengawasan keluar masuk orang dari laut melalui akses pantai. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan atau kriminal lainnya,  Dani menilai pengawasan yang dilakukan masih sangat lemah.

“Di sana tidak ada pihak yang mengawasi masuknya orang dari laut lepas ke pantai, jadi kita tidak tahu apa yang dibawa masuk. Jadi perlu satu regulasi yang bisa mengawasi 24 jam,” terangnya.

Sementara itu Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengakui mengenai kelemahan faktor keamanan di akses keluar masuk melalui pantai di sepanjang Jakarta Utara.

“Memang kekhawatiran kami pada kawasan ini cukup besar, mohon dukungan bila memang bisa diangkat dalam diskusi yang konferhensif dengan teman-teman disektor keamanan. Terimaksih telah mengingatkan kami, dan selalu kami akan sungguh-sungguh melaksanakannya,” papar Sigit.

 

 

 

 

Setara 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA