Monday, 17 Muharram 1444 / 15 August 2022

Gejolak Pemilu Jerumuskan Israel dalam Krisis Anggaran

Jumat 22 Nov 2019 17:39 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyapa pendukungnya di markas Partai Likud usai pemilu di Tel Aviv, Israel, Rabu (18/9).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyapa pendukungnya di markas Partai Likud usai pemilu di Tel Aviv, Israel, Rabu (18/9).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit
Masalah pemilu yang tidak kunjung selesai membebani pertumbuhan ekonomi Israel

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel sedang merencanakan pemilihan ketiga kali sebelum memasuki tahun 2020 ketika anggaran baru disahkan. Dengan masalah pemilu yang tidak kunjung selesai, akhirnya membebani pertumbuhan ekonomi.

"Mengatasinya tidak hanya akan mempengaruhi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga seluruh perekonomian," kata Menteri Keuangan Moshe Kahlon kepada komite keuangan parlemen pada pekan ini.

Baca Juga

Ekonomi Israel sejauh ini telah menyangga keberlangsungan dua kali pemungutan suara. Setelah itu pun pemerintahan dilarang membuat keputusan besar mulai dari reformasi pajak hingga penunjukan pengadilan.

Kahlon menyatakan kondisi ekonomi yang semakin suram terjadi karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun pesaingnya, Benny Gantz, tidak memiliki cukup dukungan di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Dengan kondisi keduanya yang sama, batas 21 hari ke depan, anggota parlemen Israel dapat mencalonkan salah satu dari 120 anggota parlemen Knesset untuk mencoba dan membentuk koalisi.

Jika itu juga gagal, pemilihan dilakukan dalam waktu 90 hari dapat dilakukan. Pemilihan ini merupakan upaya ketiga dari pemilihan Israel yang melakukan pemungutan suara pada April dan September.

"Ada kekacauan absolut di semua kementerian pemerintah. Itulah yang terjadi ketika Anda tidak memiliki anggaran. Dan jika mereka benar-benar mengumumkan pemilihan, itu menjadi mimpi buruk," kata pakar hukum di Institut Demokrasi Israel Amir Fuchs.

Beberapa proyek telah diperkirakan akan ditunda. Di antaranya seperti proyek jalan dan kereta api baru yang penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pejabat pemerintah berjanji untuk meningkatkan investasi dalam angkutan umum dan persaingan dalam tenaga kerja. Cara itu dilakukan untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil tetapi sebagian besar rencana terhenti.

"Masalah utamanya adalah peluang yang hilang. Lebih khusus lagi, peluang untuk membuat perubahan struktural yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian," kata kepala ekonom Bank Leumi Gil Bufman.

Selain ketidakpastian, shekel tetap menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia dan pertumbuhan ekonomi 4,1 persen yang kuat di kuartal ketiga, perkiraan awal menunjukkan pekan ini. Namun risiko tumbuh selama setahun terakhir.

Defisit anggaran Israel diproyeksikan akan membengkak mendekati empat persen pada 2019 dari 2,9 persen pada 2018. Pemotongan pajak dan pengeluaran baru diperlukan untuk mengendalikannya sebelum berdampak pada peringkat kredit negara.

OECD memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Israel menjadi 2,9 persen pada tahun 2020 dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,3 persen. Diperkirakan tingkat yang sama pada tahun 2021. OECD juga menyerukan reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan, sesuatu yang mustahil tanpa adanya pemerintah.

Bank of Israel diperkirakan akan memangkas suku bunga utamanya pekan depan untuk pertama kalinya sejak 2015. Sebagian besar ekonom yang disurvei oleh Reuters melihat perlambatan global dan apresiasi yang berlebihan di shekel.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA