Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Survei: Ratusan Ribu Cuitan Miring Jelang Pelantikan Jokowi

Kamis 21 Nov 2019 23:37 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nashih Nashrullah

Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10).

Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10).

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Ratusan ribu cuitan tersebut dari cemoohan hingga hinaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Survei berteknologi Analisis Media sosial Nusantara Berbasis Artificial Intelligence (AMENA) mengungkap adanya ratusan ribu tweet atau cuitan negatif di Twitter pada kabinet Jokowi-Ma'ruf saat memasuki periode kepemimpinan. Cuitan negatif mengandung kata-kata seperti kritik, cemoohan, hingga hinaan.

Baca Juga

Survei AMENA dilakukan oleh lembaga think tank, Next Policy, terkhusus pada fenomena sentimen netizen atau warganet di Twitter. Sebab Twitter dianggap paling punya pengaruh di banding platform medsos lain dalam hal politik.

Manajer Program Next Policy, Grady Nagara, menjelaskan mesin AMENA mengimplementasikan model arsitektur neural dalam melakukan prediksi sentimen pada teks (Twitter). Melalui AMENA, analisis sentimen menghasilkan visualisasi data berupa peta sentimen positif, negatif dan netral.

"Dari total 681.937 tweet untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf, sentimen netral (322.767) mengungguli sentimen positif (151.402) dan negatif (207.768)," kata Grady dalam paparannya saat konferensi pers, Kamis (21/11).

Grady menekankan opini publik merupakan aspek penting untuk melihat respons dan mengukur tingkat kepuasan publik. Khususnya terhadap isu tertentu yang berguna bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan tepat sasaran.

"Secara umum, memang sentimen publik terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruf netral dengan atensi publik yang tinggi pada hari dimana kabinet diumumkan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, menyoroti memang terjadi peningkatan cuitan yang signifikan jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf dan jelang pengumuman kabinet. 

Hal itulah menjadi alasan rentang waktu periode penelitian. Dia memutuskan tak melihat kinerja awal kabinet karena akan dilakukan untuk penelitian berikutnya.

"Kami memilih survei setelah mereka dipilih saja. Kalau setelah jabat maka ada periode 100 hari kerja biar pas. Kami ingin lihat sikap warganet terhadap pemilihan mereka," jelasnya.

Diketahui, penelitian ini melakukan pemetaan pada tiga kategori data yang didasarkan pada kata kunci yang relevan ; (i) sentimen publik terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruf dengan kata kunci 'pelantikan Jokowi', 'kabinet Jokowi' dan 'menteri' ; (ii) sentimen publik terhadap menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf dengan kata kunci nama masing-masing menteri; (iii) sentimen publik terhadap perekonomian Indonesia dengan kata kunci 'ekonomi', 'ekonomi Indonesia', dan 'perekonomian Indonesia'.

Proses pengumpulan data dilakukan sepanjang 28 September-14 Oktober 2019 untuk kategori data (i) dan 15-27 Oktober 2019 untuk kategori (ii) dan (iii). Rizky Suryarandika

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA