Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Respons Ahok Atas Penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina

Rabu 20 Nov 2019 17:20 WIB

Red: Andri Saubani

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Foto: Antara/Moch Asim
Kayaknya hidup gue ditolak melulu. Hidup ini ya enggak ada bisa setuju 100 persen

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok bersikap santai menanggapi penolakan dari serikat pekerja terkait dengan rencana dirinya mengisi jabatan pimpinan PT Pertamina (Persero). Ahok pekan lalu telah dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengisian jabatan pimpinan di BUMN.

"Kayaknya hidup gue ditolak melulu. Hidup ini ya enggak ada bisa setuju 100 persen, Tuhan saja ada yang nentang kok," kata pria yang akrab disapa Ahok di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11).

Dirinya mengaku siap menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero) jika ditunjuk oleh Erick Thohir. Pada hari ini, Ahok menjadi pembicara dalam lokakarya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Grand Arkenso Semarang.

"Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong, kita mesti siap lah," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga mengomentari foto editan dirinya mengenakan seragam pegawai PT Pertamina (Persero) yang menjadi viral di media sosial. "Tangannya kekecilan, jelek, tangan gue gede. Jadi kalau ngedit yang badannya gede dong," ucapnya dengan nada bercanda.

Erick Thohir pun telah memastikan Ahok akan masuk dalam salah satu perusahaan pelat merah. Erick memastikan posisi Ahok akan ditetapkan pada awal Desember.

"(BUMN) Belum tahu nanti kita lihat. (Ditetapkan) Segera mungkin awal Desember," ujar Erick di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

Baca Juga

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) segera dilaksanakan digelar dalam waktu dekat. Arya menyampaikan Pertamina bersama BTN, Mandiri, Mind ID, dan PLN, merupakan lima BUMN strategis yang ditargetkan akan mengalami perombakan paling lambat akhir tahun.

"(RUPS Pertamina) kita berharap bulan ini," ujar Arya di ruang media Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11).

Arya mengisyaratkan, RUPS Pertamina menjadi yang pertama sebelum empat BUMN lainnya. "Kita berharap bulan ini (RUPS Pertamina) kalau tidak ada masalah," ucap Arya.

RUPS Pertamina akan menentukan Ahok yang kencang dikabarkan akan menduduki posisi direksi atau komisaris di Pertamina. Arya memiliki keyakinan Ahok bisa merangkul serikat pekerja yang menolaknya di Pertamina jika memang benar mantan Gubernur DKI Jakarta itu menduduki posisi di Pertamina.

"Kita percaya akan bisa merangkul, kalau Pak Ahok di Pertamina, saya bilang kalau ya. Kita tunggu tanggal mainnya," kata Arya menambahkan.

Arya juga menjelaskan pandangannya terkait penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Ahok. Arya meminta serikat pekerja tidak membawa isu ini kepada ranah politik.

Arya mengajak serikat pekerja untuk memberikan kesempatan bagi Ahok dalam melakukan tugasnya di BUMN. Arya menyampaikan indikator kinerja Pertamina tidak bisa dikaitkan dengan politik atau status seseorang, melainkan dari kinerja orang dalam menjalankan perusahaan.

"Yang namanya korporat itu terukur keberhasilannya, kalau korporat rugi atau tidak, kelihatan dari angka-angkanya," ucap Arya.

photo
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mengurus administrasi pembebasan dirinya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (24/1).

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebutkan bahwa pemilihan direksi atau dewan komisaris merupakan kewenangan Menteri BUMN sepenuhnya. Menurutnya, kebijakan yang diambil Menteri BUMN nanti harus mendukung visi dan misi Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," kata Fadjroel di Istana Negara, Senin (18/11).

Soal penolakan terhadap Ahok yang disampaikan Serikat Pekerja Pertamina, Fadjroel memastikan pihak pemerintah tetap terlibat dalam Tim Penilai Akhir (TPA) sesuai dengan Perpres yang berlaku. Meski begitu, Fadjroel memastikan bahwa Presiden Jokowi belum membocorkan satu nama pun yang disinyalir akan masuk sebagai petinggi BUMN.

"Dalam TPA ada presiden, wakil ketua Pak Maruf Amin, kemudian Mensesneg, sekretaris Pak Seskab, menteri terkait dan juga badan kepegawaian. Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait (ikut berikan masukan)," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA