Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Kursi Buat Korupsi

Selasa 19 Nov 2019 22:25 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Koruptor (ilustrasi)

Koruptor (ilustrasi)

Foto: Dok Republika.co.id
Proses demokrasi di satu sisi menjadi jalan orang-orang tertentu untuk lakukan korups

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah melakukan penindakan kurang lebih 120 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi maupun pencucian uang. Dimana kepala daerah yang ditangkap dalam OTT ada sekitar 49 kepala daerah. 

Untuk ditahun 2018, ada sekitar 22 kepala daerah ditangkap OTT. Kemudian di tahun 2019 ada sekitar sembilan kepala daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa proses hukum terhadap kepala daerah membuka tabir adanya persoalan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurut Febri, bila KPK tak melakukan pengungkapan kasus, bukan tidak mungkin setiap pihak menganggap tidak ada persoalan Pilkada langsung.

Dimana diketahui, bahwa dengan tingginya biaya politik yang dipicu salah satunya oleh mahar politik membuat kepala daerah rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya selama kampanye yang telah dikeluarkan hingga terpilih kembali. (Galamedianews, 19/11)

Sejak reformasi, Indonesia makin demokratis. Sayangnya proses demokratisasi itu tak signifikan dengan proses pemberantasan korupsi. Bukannya korupsi hilang, tapi tambah tak karuan. Jumlahnya pun tak lagi jutaan tapi miliaran.

Ada apa? Ya, karena demokrasi itu mahal. Demokrasi butuh uang. Bisa dibayangkan, berapa uang yang harus disiapkan oleh seorang wakil rakyat atau kepala daerah agar namanya dikenal dan kemudian dipilih oleh konstituennya.

Persoalan korupsi bukan sekadar persoalan individual. Korupsi di Indonesia adalah masalah sistemik. Menurut pengamat politik Suswanto Abu Alya, demokrasi adalah sistem rusak sehingga membuat individu menjadi rusak. "Perpaduan antara sistem yang rusak dengan individu yang rusak sangat membahayakan sekali. Seperti terlihat sekarang ini,"katanya.

Sistem demokrasi liberal telah menjadikan ukuran-ukuran kebahagiaan semata-mata fisik dan material. Ketika seseorang ingin menjadi seorang politisi dan pejabat, dia akan melakukan semua cara untuk memperbanyak kekayaan serta merebut kekuasaan.

Kekuasaan membuat dia merasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan semua yang diinginkan. Di sisi lain, hukum yang ada sangat lemah untuk membuat jera koruptor. "Ini semakin menunjukkan bahwa sistem demokrasi ini biangnya korupsi,"katanya.

Pengirim: Tawati, Aktivis Muslimah Majalengka

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA