Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

ICW Sarankan Reformasi Parpol daripada Ubah Format Pilkada

Selasa 19 Nov 2019 14:20 WIB

Red: Ratna Puspita

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana

Foto: Republika TV/Muhammad Rizki Triyana
Tanpa reformasi parpol, persoalan biaya mahal pilkada tak akan terselesaikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch(ICW) lebih menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk mereformasi partai politik daripada mengubah format pemilihan kepala daerah terlebih dahulu. Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan tanpa pembenahan partai tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut. Pilkada berbiaya mahal bukan hanya disebabkan politik uang terhadap pemilih saja.

Persoalan lain yang membuat pilkada mahal, yaitu jual beli pencalonan atau mahar politik, hal itu malah yang menjadi salah satu masalah utama. Sebenarnya, inisiatif pembenahan partai secara kolektif, kata dia, sudah sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil.

Baca Juga

"Namun sejauh ini, belum ada respon konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," katanya di Jakarta, Selasa (19/11).

Sementara, mengenai evaluasi Pilkada yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih. "Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA