Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Emir Kuwait Terima Pengunduran Diri Pemerintah

Jumat 15 Nov 2019 15:19 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Mohammad Al-Khaled Al-Sabah.

Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Mohammad Al-Khaled Al-Sabah.

Foto: middle east online
Parlemen sebelumnya mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT -- Emir Kuwait menerima pengunduran diri pemerintah pada Jumat (15/11), dua hari setelah parlemen mengajukan mosi tak percaya terhadap Menteri Dalam Negeri Syeikh Khalid al-Jarrah al Sabah, anggota senior keluarga Al-Sabah.

Anggota parlemen telah mempertanyakan Sheikh Khalid atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dia telah menyangkal tudingan itu.

Pada Jumat pekan lalu, menteri pekerjaan umum Kuwait pun telah mengundurkan diri. Dia dicecar parlemen tentang kerusakan akibat banjir yang melanda negara tersebut setelah hujan lebat mengguyur.

Baca Juga

Kabinet di negara Arab Teluk itu memang kerap mengundurkan diri. Biasanya, ketika anggota parlemen terpilih mempertanyakan atau mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat tinggi pemerintah.

Dalam unggahan mereka di Twitter, kantor komunikasi pemerintah Kuwait mengatakan kabinet yang mengundurkan diri menjabat sampai akhirnya pemerintah baru ditunjuk.

Kuwait sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat (AS) di OPCE dikenal memiliki sistem politik paling terbuka di antara negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk. Parlemen memiliki kekuaaan untuk meloloskan legislasi dan menanyai para menteri.

Perdana menteri yang memimpin pemerintahan ditunjuk Emir yang mempunyai wewenang membuat keputusan akhir dalam urusan negara. Jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan biasanya dikuasai keluarga penguasa.

Friksi antara kabinet dan parlemen kerap berakhir dengan reshuffle atau dibubarkannya parlemen. Kepada kantor berita KUNA, juru bicara parlemen Marzouq al-Ghanem mengatakan emir tidak berniat membubarkan parlemen. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA