Selasa, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 Desember 2019

Selasa, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 Desember 2019

DPD Sebut Pilkada Kembali ke DPRD Layak Dipertimbangkan

Jumat 15 Nov 2019 15:13 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andi Nur Aminah

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 Agustin Teras Narang.

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 Agustin Teras Narang.

Foto: Antara
Pengembalian pilkada langsung ke DPRD menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menilai, pengembalian pilkada langsung ke DPRD layak dipertimbangkan. Teras Narang menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan negara maupun calon kepala daerah.

Baca Juga

Teras Narang menyebut, untuk memilih Gubernur, satu orang pasangan, ditambah satu orang pasangan kabupaten, itu memakan biaya lebih kurang Rp 327 miliar. Teras menilai biaya itu terlalu mahal. "Kalau uang Rp 327 miliar ini dijadikan sekolah dasar (SD) , SMP, SMA, Puskesmas kita tambah dan lain sebagainya," kata dia, Jumat (15/11).

Sementara itu, menurut Teras Narang, bila diadakan di DPRD biaya yang dikeluarkan ditaksir tak lebih dari 5 miliar. Sehingga, Teras menilai ada unsur penghematan dari segi biaya bila pilkada dilangsungkan melalui DPRD.

Di samping itu, Teras juga menyoroti dampak sosial terkait Pilkada. Ia menilai, Pilkada kerap menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat layaknya Pilpres.

Kendati demikian, Teras Narang mengingatkan, kajian mendalam harus dilakukan. Eks Pimpinan Komisi II DPR RI itu menyatakan, Pilkada ke DPRD tak boleh sampai mengurangi semangat demokrasi. Ia setuju Pilkada dikembalikan ke DPRD, namun hanya sebagian.

"Saya setuju pilkada pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD. Untuk provinsi dipilih langsung oleh rakyat dalam pilkada sertentak karena kapasitas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi juga mengkakui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung terus memunculkan polemik. Menurut dia, saat ini Pilkada langsung kurang merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun justru kedaulatan uang. "Yang kita temukan justru bukan kedaulatan rakyat tetapi adalah kedaulatan Modal atau kedaulatan Uang," kata Arwani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (14/11).

Arwani menyebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun yang berkontestasi sebagai calon kepala daerah, maka ia akan menghabiskan dana miliaran rupiah. "Untuk tingkat bupati saya memperhatikan untuk DPT yang sekitar 500-an ribu itu Rp 20 miliar. Kalau lebih dari itu, satu juta misalnya ya tinggal mengalihkan," ucap Arwani.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA