Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Jokowi: Defisit BPJS karena Salah Kelola

Jumat 15 Nov 2019 11:20 WIB

Red: Friska Yolanda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidak (inspeksi mendadak) pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (15/11) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidak (inspeksi mendadak) pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (15/11) pagi.

Foto: Republika/Sapto Andika
Catatan BPJS, angka defisit berpotensi Rp 32 triliun hingga akhir 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, defisit BPJS Kesehatan yang semakin membengkak disebabkan oleh salah pengelolaan. Menurutnya, perlu ada perbaikan tata kelola di internal BPJS Kesehatan yang perlu dilakukan. Catatan BPJS Kesehatan, angka defisit berpotensi menyentuh angka Rp 32 triliun hingga akhir 2019.

"Sekali lagi kita kan sudah membayari yang 96 juta (jiwa). Total dibayar oleh APBN tapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Artinya penagihan harus diintensifkan," jelas Jokowi usai meninjau pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Abdul Moeloek, Lampung, Jumat (15/11).

Jokowi memandang, satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi defisit yang terus membangkak ini dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Melalui Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah akan menaikkan iuran menjadi Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. 

"Ya kalau ini nggak dilakukan ya terjadi defisit. Defisit kan mau nggak mau iurannya harus dinaikkan, gitu," kata Jokowi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA