Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Maruf: Jangan Berpuas Diri dengan Penurunan Angka Kemiskinan

Kamis 14 Nov 2019 09:02 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Perkenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin usai melantik jajaran Kabinet Indonesia Maju  di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Perkenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin usai melantik jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/ Wihdan
Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan tantangan dan pekerjaan rumah Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Ma'ruf, meskipun angka kemiskinan berhasil diturunkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di angka satu digit pada periode pertama, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar.

"Kita tidak boleh berpuas diri, Pemerintah harus memastikan penurunan tingkat kemiskinan lebih cepat lagi dan berlangsung secara menyeluruh, meskipun tingkat kemiskinan telah mencapai satu digit," ujar Ma'ruf saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forkompinda di SICC, Bogor, Rabu (13/11).

Ma'ruf mengungkap, meski tingkat kemiskinan kini 9,41 persen, namun jumlah penduduk miskin masih sekitar 25 juta. Selain itu, Ma'ruf menyebut tingkat ketimpangan masih cukup tinggi.

Karenanya, ia mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan berbagai cara. Menurut Ma'ruf, tidak hanya cukup dengan bantuan sosial, tetapi juga peningkatkan kapasitas masyarakat ekonomi terbawah.

Ma'ruf menyebut, salah satu caranya dengan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro dan kecil. Ma'ruf mengungkap, jumlah unit usaha mikro kecil saat ini sebesar 98,7 persen dan menyerap 75,3 persen dari jumlah pekerja secara keseluruhan.

"Meskipun demkian, produktivitas UMK ini masih sangat rendah dan tidak mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah secara tepat," kata dia.

"Karena itu diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas UMK tersebut," ujar Ma'ruf.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA