Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Desa di Cirebon Jadi Percontohan Percepatan Keuangan Inklusi

Sabtu 16 Nov 2019 00:19 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Ilustrasi Alat Gesek Nontunai

Ilustrasi Alat Gesek Nontunai

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Masyarakat di Desa Pegagan Kidul akan diajak beralih dari pembayaran konvensional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menetapkan Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon sebagai Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif Menuju Desa Juara Lahir Batin. Melalui program ini, masyarakat sekitar akan diajak untuk beralih dari pembayaran konvensional ke pembayaran nontunai atau menggunakan uang elektronik. 

Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus mengatakan, pihaknya berinisiatif menciptakan ekosistem pembayaran nontunai secara keseluruhan. Inisiasi ini didukung Bank Dunia atas kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat. "Yaitu melalui sebuah proyek percontohan percepatan keuangan," tuturnya, belum lama ini.

Proyek percontohan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki dan menggunakan produk serta layanan keuangan formal. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Proyek ini juga sejalan dengan program kerja TPAKD Jabar yang mendukung program #DesaJuara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di area percepatan keuangan inklusif.

Djauhari menjelaskan, pada tahap awal, uang elektronik sudah dapat digunakan di tiga toko yang berjarak sekitar satu kilometer jauhnya dari desa mereka. Selanjutnya, DNKI akan menyiapkan 10 toko di dalam desa guna melayani pembayaran nontunai berbasis QR code.

Desa Pegagan Kidul dihuni 1.873 rumah tangga dan 3.142 keluarga. Mayoritas rumah tangga beranggotakan sedikitnya satu pekerja migran luar negeri atau pekerja migran domestik, dan banyak yang masih menerima Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) atau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Pendapatan mayoritas rumah tangganya tak lebih dari Rp 5 juta per bulan dan masih ada yang tidak memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi. Selain itu, masih ada 639 rumah tangga yang tidak memiliki rekening bank alias unbanked, namun memilih untuk menyimpan tabungannya secara informal.

Padahal, menurut Djauhari, masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman dan lebih murah dengan uang elektronik. "Resikonya pun terbilang lebih kecil terhadap adanya bencana alam maupun kejahatan dengan menyimpan uang di perusahaan tekfin maupun perbankan," katanya.

Tak hanya bagi pembeli, pelaku usaha mikro dan kecil juga diuntungkan dengan pembayaran nontunai. Terlebih sejumlah penyedia jasa seperti Linkaja, DANA, BRI, BNI, Mandiri dan Bank Jabar Banten menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana DNKI.

Djauhari mengatakan, seluruh transaksi nontunai ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit. "Ini akan menguntungkan pelaku usaha, karena mereka bisa mendapat berbagai opsi pembiayaan baru," tuturnya.

Proyek percontohan ini ditujukan kepada seluruh warga desa, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI purna, bekerja sama dengan beberapa mitra industri keuangan. Mereka akan dikenalkan ke berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti tabungan, tabungan emas, asuransi kesehatan, dana pensiun, pinjaman mikro, dan uang elektronik. 

Dalam proyek ini, warga Desa juga akan diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan product matching pinjaman mikro bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian sebagai upaya pengembangan usaha.

Dalam enam pertemuan selama tiga hari, sebanyak total 30 rumah tangga akan diedukasi mengenai pinjaman lembaga keuangan formal, jenis-jenis pinjaman serta skema dan syarat peminjamannya. 

Djauhari berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat Desa Pegagan Kidul dan kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengoptimalkan produk layanan keuangan formal yang ada sesuai kebutuhan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. "Program ini juga diharapkan dapat dijadikan contoh agar dapat diterapkan oleh TPAKD Jabar di lokasi lain di Jawa Barat dan oleh SNKI di provinsi lain di Indonesia," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA