Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Mendagri Khawatirkan Bonus Demografi Malah tak Produktif

Selasa 12 Nov 2019 00:57 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nashih Nashrullah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Foto: Republika/Prayogi
Bonus demografi di Indonesia padahal potensial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti bonus demografi sebagai tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia pada 2030-2040. Tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, dia khawatir bonus demografi malah berujung penggangguran massal dan unjuk rasa. 

Baca Juga

Diketahui, masa bonus demografi ialah saat jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. “Bonus demografi, angkatan kerja kita besar sekali, ditambah lagi dengan angka harapan hidup. Yang kalau mereka tidak difasilitasi mereka akan menganggur, muncullah demo, tidak percaya pemerintah,” kata dia dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (11/11).  

Oleh karena itu, Mendagri menilai peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi. Pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah membuat Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada lima aspek. Yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Bapak Presiden memahami betul masalah-masalah bonus demografi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Sehingga program Bapak Presiden ini terkait dengan SDM, investasi, semua yang terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi,” ujar Tito. 

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Mendagri meyakini diperlukan adanya sinergi program yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan uang negara dan implementasi kebijakan investasi. Dengan demikian, kebijakan sinergi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal.

“Pertumbuhan ekonominya harus di atas 5 persen, kemudian stabilitas politiknya. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan APBN dan investasi yang harus sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya  

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA