Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Indef Peringatkan Pemerintah Soal Ancaman Resesi

Jumat 08 Nov 2019 00:17 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nidia Zuraya

Ekonomi Indonesia disebut memasuki fase melambat dan resesi.

Ekonomi Indonesia disebut memasuki fase melambat dan resesi.

Foto: Republika/Tahta Aidilla
Ekonomi Indonesia pada kuartal III 2019 tumbuh 5,02 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengeluarkan sejumlah catatan terhadap perkembangan kinerja ekonomi kuartal III 2019 yang sebesar 5,02 persen atau melambat dua kuartal berturut-turut setelah sebelumnya di kuartal II hanya tumbuh 5,05 persen dan kuartal I tumbuh 5,07 persen.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menyampaikan konferensi pers dengan "Antisipasi Risiko Resesi: Kinerja Ekonomi Triwulan III 2019" merupakan respons Indef terhadap bayang-bayang resesi yang bisa mengancam Indonesia di Jakarta, Kamis (7/11) .

"Secara teori pun, kata resesi bisa saja kita sematkan untuk ekonomi saat ini. Kalau kinerjanya selama dua bulan berturut-turut melambat, kita lihat 2019 ekonomi kita melambat. Setidaknya ini peringatan dini kalau kita nggak lakukan perubahan yang struktural di ekonomi maka tinggal tunggu waktu maka resesi benar-benar terjadi," ujar Eko. 

Peneliti Indef Abdul Manap Pulungan menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan melaju semakin pelan.

"Gejala ini menandakan Indonesia tengah menghadapi masa sulit, baik karena tekanan ekonomi global maupun kurangnya tenaga untuk mendongkrak perekonomian domestik," ujar Manap.

Manap membandingkan dengan capaian kuartal III 2018, di mana pada kuartal II 2019 ini laju investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor kian tertekan, sementara laju konsumsi rumah tangga meskipun masih bisa dipertahankan namun kian rentan terhadap berbagai kenaikan harga akibat dinaikkannya tarif jalan tol dan iuran asuransi kesehatan.

Baca Juga


Manap menilai realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2019 yang kian melambat dibanding kuartal-kuartal sebelumnya semakin menjebak Indonesia pada pertumbuhan sekitar lima persen.

"Sementara itu, simpul-simpul krisis semakin nyata, sehingga menjadi tantangan berat bagi Kabinet Indonesia Maju untuk mengkaselerasi perekonomian," lanjut Manap.

Manap berharap pemerintah segera mengantisipasi sumber-sumber yang ditengarai menjadi gejolak perlambatan, mulai dari sektor perdagangan, energi, perlambatan ekonomi negara maju dan utang, risiko perkembangan politik AS dan risiko dari sektor keuangan.

Manap merinci satu per satu sumber gejolak perlambatan. Pertama, sektor perdagangan, di mana perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina menyebabkan prospek ekonomi global melambat.

"Tahun lalu, AS defisit hingga 419 miliar dolar AS terhadap Cina. Pada 2019 (Januari-Agustus), defisit mencapai 231 miliar dolar AS. Kedua negara yang bertikai menguasai sekitar 40 persen PDB dunia," ucap Manap.

Kedua, sektor energi, di mana harga minyak dunia jenis WTI dan Brent diprediksi menurun pada 2020, masing-masing 54,43 dolar AS dan 59,93 dolar AS per barrel. Manap menyampaikan, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan lalu lintas perdagangan menyebabkan permintaan terhadap energi melambat.

Ketiga, perlambatan ekonomi Cina, di mana
pertumbuhan ekonomi Cina terus menurun. Manap memaparkan, Pada 2010, Cina tumbuh sekitar 10 persen dan melambat menjadi 6,2 persen pada kuartal III 2019. Penurunan pertumbuhan Chika berpengaruh terhadap ekonomi global karena porsi PDB-nya mencapai 19 persen dari PDB Dunia.

"Sementara itu, porsi ekspor Indonesia ke Cina sekitar 15 persen," kata Manap.

Keempat, lonjakan utang pemerintah. Manap menjelaskan, rasio utang pemerintah terhadap PDB di beberap negara, terutama di Uni Eropa, semakin meningkat. Menurut Manap, lonjakan utang semakin menyulitkan sektor fiskal karena peningkatan cicilan bunga utang.

Kelima ialah risiko Ektor keuangan. Manap mengatakan risiko sektor keuangan muncul dari mulai membanjirnya obligasi Cina dan potensi krisis AS.

"Hal itu tercermin dari yield obligasi jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan yield obligasi jangka pendek. Pada bagian lain, risiko politik (impeachment) Trump semakin nyata," kata Manap menambahkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA