Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Kemendikbud: Prajurit TNI Isi Kekurangan Guru di Perbatasan

Jumat 15 Nov 2019 01:41 WIB

Red: Nur Aini

Sejumlah prajurit TNI saat mengikuti gladi bersih HUT TNI di Taxy Way Echo Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (3/10).

Sejumlah prajurit TNI saat mengikuti gladi bersih HUT TNI di Taxy Way Echo Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (3/10).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Masalah utama pendidikan di daerah perbatasan adalah kekurangan guru.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengatakan keberadaan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di daerah perbatasan bukan untuk menggantikan guru melainkan mengisi kekurangan guru.

Baca Juga

"Masalah utama pendidikan yang ada di daerah perbatasan adalah kekurangan guru, banyak guru yang enggan mengajar karena memang medannya berat dan juga jauh dari keluarga. Maka dalam hal ini prajurit TNI mengisi kekurangan guru di sekolah yang ada di perbatasan, hingga guru penggantinya ada di sekolah," ujar Supriano usai membuka bimbingan teknis penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran bagi prajurit TNI di Batalyon 133/Yudha Sakti Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (5/11).

Secara keilmuan para prajurit TNI tersebut sudah memilikinya karena merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi yang belum adalah bagaimana cara pengajaran yang baik. Para prajurit TNI tersebut dapat memberikan materi bagi siswa di perbatasan yang mengalami kekurangan guru, seperti bela negara, membaca dan berhitung, pendidikan karakter, dan olahraga.

"Ini merupakan bagian dari Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memberikan layanan pendidikan pada anak-anak di daerah pinggiran," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendikbud bekerja sama dengan TNI AD sudah mengirimkan sebanyak 900 prajurit di Malinau dan Nunukan pada Maret 2019. Dari hasil evaluasi, diketahui dengan dilibatkannya TNI dalam proses pembelajaran di perbatasan maka interaksi dengan masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat yang awalnya takut dengan tentara, namun sekarang jauh lebih dekat secara emosional.

Supriano menambahkan saat ini, Indonesia mengalami kekurangan setidaknya 700 ribu ribu guru. Hal itu dikarenakan adanya moratorium penerimaan guru, padahal setiap tahun ada guru yang pensiun.

"Tahun lalu sudah buka penerimaan guru sekitar 66 ribu guru, kemudian ada lagi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 34 ribu guru. Jadi kekurangannya sekitar 100 ribu guru. Kalau setiap tahun ada pengangkatan sedikitnya 100 ribu guru, maka dalam waktu dekat masalah kekurangan guru bisa teratasi," kata Supriano.

Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari mengatakan pelibatan TNI dalam proses belajar-mengajar di kelas merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di perbatasan.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia, merupakan tanggung jawab bersama. Apa yang dilakukan ini merupakan upaya untuk membangun SDM yang unggul," kata Bakti.

Bakti juga mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang memberikan penguatan kompetensi bagi prajurit yang akan bertugas di perbatasan.

"Kami akan terus bersinergi untuk bisa menjawab visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," kata Bakti.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA