Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Ketimpangan Masih Jadi Tantangan Pembangunan

Selasa 05 Nov 2019 05:15 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Muhammad Hafil

Kemiskinan, ilustrasi

Kemiskinan, ilustrasi

Foto: Republika
Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan.

REPUBLIKA.CO.ID SLEMAN -- Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Uke Muhammad Hussein mengatakan, saat ini pembangunan nasional berfokus mengurangi kesenjangan. Serta, menjamin pemerataan.

"Penurunan ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Uke dalam Seminar Nasional Geografi III di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Senin (4/11).

Uke menyampaikan, ketimpangan ekonomi masih jadi tantangan Indonesia. Kemiskinan di timur Indonesia 18,01 persen, barat 10,33 persen, dan perkotaan 7,02 persen. Sedangkan, ketimpangan pendapatan perdesaan 0,324 dan perkotaan 0,4.

Penguatan pusat pertumbuhan wilayah jadi isu strategis lain. Uke mengatakan, upaya-upaya penguatan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan mengingat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah.

Bahkan, cuma 6 dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 dari 14 Kawasan Industri (KI), 2 dari 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta 10 destinasi-destinasi wisata.

"Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan masih lemah, ditambah dengan kawasan strategis kabupaten yang belum berkembang," ujar Uke.

Pengelolaan urbanisasi masih pula jadi pekerjaan rumah. Penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 60 persen dan bonus demografi 2030. Serta, kontribusi urbanisasi atas pertumbuhan ekonomi nasional masih rendah.

"Di Indonesia, satu persen urbanisasi hanya menghasilkan empat persen PDB, sementara di India menghasilkan 13 persen PDB," kata Uke.

Selain itu, pemanfaatan ruang menyisakan persoalan yang masih belum diselesaikan. Konflik semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan sudah ada 15.525 kasus yang terjadi selama periode 2015-2018.

Sekitar 20.000 desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak bisa laksanakan kewenangan. Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum usai meningkat seperti banjir, longsor dan kebakaran hutan.

"Isu startegis lain terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah," ujar Uke.
 
Uke turut menyampaikan tentang peranan geografi dalam perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan, keilmuan geografi berperan dalam menyajikan data ataupun infromasi dalam bentuk spasial.

Selanjutnya, penting melakukan analisis dengan metodologi keruangan. Lalu, mengelola data dan informasi spasial mulai memproduksi, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan memutakhirkan.

Meski begitu, ia merasa, ada sejumlah masalah dan tantangan seperti keterbatasan data spasial. Untuk mengatasi itu, Uke menekankan, perlu pengembangan metode alternatif yang memenuhi standar-standar akurasi.

Terakhir, ada keterbatasan sumber daya manusia baik produsen maupun pengguna. Kuantitas, kualitas dan persebaran sumber daya yang belum merata membuat pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan dibutuhkan.

"Keterbatasan teknologi informasi, infrastruktur jaringan teknologi yang mahal juga masih jadi masalah yang dihadapai. Oleh sebab itu tantangan ke depan untuk mengembangkan teknologi tepat guna," kata Uke. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA