Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Soal UU KPK, Yasonna: Kami Analisis Dulu, Tenang Saja

Senin 04 Nov 2019 16:10 WIB

Red: Ratna Puspita

Menkumham Yasonna Laoly

Menkumham Yasonna Laoly

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Pemerinta akan terus menganalisis dan mempelajari Undang-Undang KPK hasil revisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan, mereka akan menganalisis Undang-Undang Nomor 19/2019 mengenai Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami lihat, kami analisis dulu," ujar dia di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/11).

Baca Juga

Ia mengatakan UU KPK hasil revisi itu kini telah berlaku. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap berlakunya undang-undang hasil perubahan komisi antirasuah itu.

Ia menyatakan pemerinta akan terus menganalisis dan mempelajari undang-undang yang menjadi polemik di tengah masyarakat itu. "Itu dalam pelajaran, tenang saja," kata dia.

Terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang belum akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) perppu terkait UU Nomor 19/2019 mengenai Perubahan UU KPK, Yasonna mengaku tidak memilki hak untuk berkomentar. Menurut dia, adanya kritikan dari masyarakat terkait belum diterbitkannya perppu KPK dapat ditanyakan langsung kepada menteri koordinator terkait, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

"Kalau soal itu tanyakan saja ke Pak Menko-lah," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11), menegaskan tidak akan mengeluarkan perppu KPK sebelum proses uji materi di MK selesai. "Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Presiden Jokowi.

Saat ini, setidaknya sudah ada tiga pihak yang mengajukan uji materi ke MK terkait UU Nomor 19/2019 yang telah menjalani sidang di MK. "Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan," kata Presiden.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA