Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

Jumat, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 Januari 2020

PBNU: Larangan Cadar Bukan Jalan Keluar Tangani Radikalisme

Jumat 01 Nov 2019 17:24 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh

Foto: ROL/Fakhtar K Lubis
Radikalisme harus dihadapi dengan pendekatan agama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Faktor keamanan tidak cukup menjadi pembenaran untuk melakukan pelarangan penggunaan cadar seperti yang diwacanakan Menteri Agama Fachrul Razi.

Baca Juga

Pernyataan ini disampaikan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Asrorun Niam.

"Penyelesaian masalah itu harus berakar dari pemahaman masalah secara utuh, tidak bisa generalisasi. Pertimbangan keamanan semata tidak cukup menjadi faktor pembenar untuk melakukan apa saja, harus ada koridornya," ujar Asrorun ketika dihubungi di Jakarta, pada Jumat (1/11).

Menurut dia, maksud baik harus dilakukan dengan cara yang baik juga dan dia sendiri dapat memahami spirit dari wacana yang disampaikan Menag Fachrul.

Namun, pelarangan penggunaan niqab atau cadar di kawasan lembaga dan instansi pemerintah juga bukanlah jalan keluar untuk penanganan terorisme dan radikalisme.

“Harus dilakukan penguraian masalah sebelum melakukan penanganan agar tepat sasaran jangan hanya sekedar penyederhanaan masalah, ujar Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu.

Bisa saja, kata dia, kasus radikalisme terjadi karena kesalahan cara pandang agama, ada kalanya juga karena faktor ekonomi dan faktor politik, jadi tidak bisa menyederhanakan permasalahan hanya dengan pelarangan cadar atau menggunakan celana cingkrang.

Penggunaan burka, cadar atau celana cingkrang adalah persoalan aksesori yang tidak bisa distigmakan dan diasosiasikan sebagai terorisme atau radikalisme apalagi karena ketiga hal tersebut memiliki basis keagamaan.

Sebelumnya, Menag Fachrul mengutarakan rencana pelarangan penggunaan niqab atau cadar untuk masuk ke kantor lembaga atau instansi pemerintah.

“Langkah tersebut diambil atas dasar keamanan setelah terjadi penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto,” kata Menag Fachrul.

Rencana itu sendiri masih dalam tahap kajian, tapi dapat diajukan Kementerian Agama karena alasan keamanan tersebut.

Menanggapi alasan itu, Asrorun mengatakan bahwa idealnya dalam penanganan terorisme dan radikalisme, Kementerian Agama bisa menggunakan pendekatan religius dibandingkan alasan keamanan.

"Karena kementerian keagamaan, idealnya penanganan terorisme dan radikalisme adalah dengan pendekatan keagamaan, religious approach. Kalau security approach itu bagian dari petugas keamanan," tegas pria yang juga dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA