Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Erick Siapkan Calon Dirut Mandiri dan Inalum

Ahad 27 Okt 2019 07:51 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Elba Damhuri

Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Erick Thohir akan berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terkait BUMN bank.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan masing-masing tiga calon untuk menjadi direktur utama PT Bank Mandiri Persero Tbk dan direktur utama PT Inalum Persero. Pencalonan itu disiapkan setelah dua pimpinan BUMN tersebut dipercaya sebagai wakil menteri di anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

"Untuk satu posisi ada tiga kandidat. Nanti ditentukan mana yang terbaik, dilihat rekam jejaknya, dan juga dilihat juga hal-hal lain, baru kemudian sesuai tahapan akan langsung dipilih," ujar Erick seusai rapat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Sabtu (26/10).

Meski demikian, Erick mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan pengganti Kartika Wirjoatmodjo di Bank Mandiri dan Budi Gunadi Sadikin di Inalum. Dua nama tersebut pada Jumat (25/10) ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi wakil menteri BUMN, mendampingi Erick Thohir.

Dua direktur utama perusahaan pelat merah itu akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Erick memastikan semua calon sesuai dengan kriteria yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seluruh calon harus memiliki visi yang sama dengan Jokowi serta mampu bersinergi dengan BUMN lain serta pihak swasta agar mampu membangun ekosistem ekonomi yang sehat.

"Ada prosesnya, RUPS sebentar lagi. Kalau saya beri tahu, nanti malah menyalahi. Yang jelas kami pasti kita ingin membentuk tim yang benar profesional, yang bervisi sama, kita ingin bekerja sama sesuai visi presiden," ujar dia.

Khusus untuk pimpinan Bank Mandiri, Erick juga akan menemui Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Pertemuan dengan Wimboh dan Perry juga khusus untuk membahas perubahan-perubahan di perbankan BUMN.

"Saya juga harus bertemu pihak OJK pada Senin (26/10). Mungkin juga nanti ke gubernur BI untuk juga membicarakan perubahan-perubahan di bank-bank BUMN, jangan sampai nanti dibilang tidak ada koordinasi," ujar dia.

Pekerjaan Rumah Menteri BUMN

Erick Thohir dinilai memiliki pekerjaan rumah yang berat karena banyak perusahaan BUMN masih rugi dan memiliki utang besar. Ekonom senior INDEF Aviliani menjelaskan, BUMN yang mengalami kerugian harus ditinjau perlu tidaknya untuk dipertahankan.

Apabila tidak lagi mempunyai prospek ataupun terus merugi, perlu adanya keputusan untuk diakuisisi BUMN lain yang akan mampu menambah value chain.

"Termasuk BUMN yang memiliki utang besar harus dievaluasi kembali apabila masih punya prospek dan mampu untuk mengembalikan atau justru bila dilanjutkan justru dapat merugi. Perlu diambil keputusan," ujar Aviliani dalam diskusi INDEF dengan media, Sabtu (26/10).

Upaya lainnya, yakni dengan melanjutkan rencana holding BUMN. Penerapan holding agar sesama perusahaan BUMN tidak saling bersaing, tetapi saling bersinergi, berekosistem, dan memberi nilai yang lebih besar.

Aviliani juga meminta BUMN besar yang mendapat sorotan publik, seperti Garuda Indonesia, Asuransi Jiwasraya, dan Krakatau Steel perlu segera dibenahi. Menurut dia, pembenahan ini mendesak karena akan memengaruhi reputasi BUMN dan pemerintah.

Catatan lainnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dari BUMN perlu diimplementasikan, terutama bagi perusahaan yang belum go public.

Dia juga menyarankan BUMN tidak lagi memonopoli kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO), tetapi memiliki kesempatan sama dengan pelaku lain.

Tantangannya, ujar Aviliani, kementerian akan berhadapan dengan politisi dan pemburu rente. Di sisi lain, apabila mampu membenahi BUMN, kontribusi aset dan laba akan meningkat.

"Itu PR penting untuk menteri BUMN. Wamen memang diperlukan untuk mengawal implementasi kebijakan dan pencapaian KPI," kata Aviliani.

(antara ed: a syalaby ichsan)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA