Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Menteri Memang Harus Ikuti Visi Misi Presiden

Sabtu 26 Oct 2019 07:58 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andi Nur Aminah

Pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Jajaran Kabinet Indonesia Maju mengikuti acara perkenalan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Jajaran Kabinet Indonesia Maju mengikuti acara perkenalan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/ Wihdan
Menteri dalam bekerja, sesungguhnya bertugas membantu kepala negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Jenggala Center Syamsuddin Radjab mengapresiasi susunan kabinet Indonesia Maju yang disusun Presiden Jokowi. Dia mengatakan, menteri memang tidak dibenarkan memiliki visi misi sendiri dalam menjalankan tugasnya karena tugasnya membantu kepala negara.

Dia mengatakan, kementerian dan lembaga negara yang dipimpin menteri harus dimaknai sebagai kewenangan, tugas dan tanggung jawab presiden. Hal itu, lanjutnya, dimandatkan kepada menteri sesuai dengan tugas pembidangannya sebagaimana ketentuan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Itulah sebabnya, jika seorang menteri dinilai gagal mencapai target yang ditentukan, pemberi mandat dapat menarik kembali atau dicopot dan dimandatkan kembali kepada orang-orang yang dipercaya untuk melaksanakan tugas itu," Syamsuddin Radjab dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (26/10).

Menurutnya, tidak heran kalau Presiden Jokowi di awal pelantikan menteri menekankan agar para menteri yang diangkat dapat bekerja keras dan kerja berhasil guna pencapaian target dari perencanaan yang menjadi visi misi presiden. Dia mengatakan, semua kementerian tinggal menerjemahkan visi misi sesuai dengan departemennya masing-masing. "Itulah musabab menteri/kepala badan/lembaga tidak boleh memiliki visi misi sendiri," kata dia lagi.

Baca Juga

Syamsuddin mengatakan, jika diamati pidato pelantikan presiden dan wakil presiden, Ahad (20/10) lalu secara tegas menggariskan lima misi pokok. Selama lima tahun ke depan, visi misi akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penyelarasan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan birokrasi dan penataan esolonisasi serta transformasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Kelima target capaian periodik di atas harus diimplementasikan para menteri di bidangnya masing-masing. Jika gagal, Jokowi sudah memberi ultimatum akan dicopot," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Jowi kembali mengingatkan bahwa menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri dalam menjalankan tugasnya. Semuanya harus bekerja dengan mengacu kepada visi misi milik presiden dan wakil presiden.

Hal itu dia ungkapkan saat membuka Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10). Dia mengatakan bahwa ada beberapa menteri yang gagal paham terkait visi dan misi lima tahun lalu.

Pada awal sambutannya, Jokowi menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui para menteri dan pejabat setingkat menteri mengenai kerja besar yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Jokowi kembali mengingatkan tidak ada visi misi menteri. "Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden, tolong dicatat. Karena dalam lima tahun lalu ada satu dua tiga menteri yang masih belum paham," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA