Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Sekjen PDIP Yakin Demokrat, PAN, dan PKS Ambil Oposisi

Jumat 25 Oct 2019 05:17 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Hafil

Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto

Foto: Republika/Agung Supriyanto
PDIP tak menutup kemungkinan kerja sama dengan ketiga partai tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat serta Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya gagal merapat dan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan bergerak bersama pemeritah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lantas merespon positif gagalnya Demokrat dan PAN masuk ke dalam koalisi.

PDIP beranggapan bahwa demokrasi yang sehat tidak ditandai dengan semua partai masuk di dalam pemerintahan. Partai berlogo banteng moncong putih itu mengatakan, demokrasi yang sehat itu ada mekanisme kontrol dan ada mekanisme kritik.

"Kami percaya Demokrat, PAN dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengambil fungsi itu," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (24/10).

Lebih jauh, Hasto meminta semua pihak untuk menghormati posisi politik yang telah diambil Demokrat, PAN dan PKS. Namun, dia mengatakan, ruang kerja sama bukan berarti tertutup sepenuhnya bagi ketiga partai tersebut.

Mantan sekretaris tim kampanye nasional pemenangan Presiden Jokowi ini mengatakan, sinergi juga bisa dilakukan di dalam ruangan DPR serta MPR. Atau, dia melanjutkan, kerja sama antarpartai politik di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah resmi melantik susunan kabinet pemerintahannya di perioden kedua pada Rabu (23/10) lalu. Tidak ada wakil atau kader dari Partai Demokrat diantara nama-nama menteri yang diumumkan Jokowi masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, dua pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diundang Jokowi datang ke Istana Merdeka. Pertemuan keduanya itu seperti penanda bahwa akan ada kader Demokrat yang bakal menjadi menteri Jokowi.

Kendati, Demokrat mengaku tetap menghormati keputusan Jokowi. Karena bagaimana pun, pemilihan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Meski demikian, Demokrat kemudian melarang kader mereka memberikan pernyataan politik terkait posisi partai terhadap pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan menyusul tidak dimasukannya kader Demokrat ke dalam kabinet Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Demokrat sudah menggelar rapat pleno terbatas pada 23 Oktober 2019 kemarin. Hasilnya, sikap Demokrat lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh, Ketua Umum SBY.

"Diinstruksikan sekali Iagi agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri," kata Hinca, Kamis (24/10).

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA