Wednesday, 15 Zulhijjah 1441 / 05 August 2020

Wednesday, 15 Zulhijjah 1441 / 05 August 2020

Jimly Sarankan GBHN Dibahas Pemerintah dan Parpol

Kamis 24 Oct 2019 23:09 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Muhammad Hafil

Anggota DPD RI periode 2019-2024 perwakilan DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie usai menghadiri pelantikan DPR/DPD/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).

Anggota DPD RI periode 2019-2024 perwakilan DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie usai menghadiri pelantikan DPR/DPD/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Pemerintah tak punya banyak waktu membahas GBHN.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyarankan pemerintah dan parpol koalisi membahas secara matang perihal wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Jimly mengingatkan bahwa pemerintah tidak punya waktu yang banyak untuk merealisasikan penyusunan GBHN.  

Baca Juga

"Harus didudukkan dulu, maka masa depan GBHN itu apakah bisa di terima atau tidak. Sebaiknya dirundingkan dulu, antara Presiden dan ketua umum parpol terbesar, baru yang kedua nanti melibatkan DPD sebagai fraksi terbesar di MPR yang punya kepentingan untuk memperkuat perannya," ujar Jimly kepada wartawan di EURO Managemet, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/10). 

Menurut dia, jika nantinya GBHN jadi disetujui untuk dihidupkan kembali, maka pemerintah tidak punya waktu banyak untuk menyusunnya. Di sisi lain, GBHN yang nantinya disusun setidaknya bisa relevan untuk masa 25 tahun terkahir sebelum 100 tahun Indonesia merdeka. 

"Itu artinya GBHN 2021-2045. Jadi berlaku mulai Januari 2021-2045," tutur Jimly. 

Sehingga, kesempatan untuk menyusun GBHN itu hanya ada pada 2020 atau selama satu tahun saja. Jika perancangan memakan waktu enam bulan pertama, maka di enam bulan kedua masih ada waktu untuk memperdebatkan. 

"Pendek sekali waktunya, jadi saya rasa kita serahkan kepada bagaimana kekuatan parpol semuanya, terutama Presiden dan ketua parpol terbesar untuk membahasnya. Kalau itu sudah nanti mungkin di kurung MPR, karena semua partai  ada wakiil ketuanya dan juga DPD ada wakil ketua semua bisa berunding," tambah Jimly. 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA