Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Jimly: GBHN Penting untuk Dihidupkan Kembali

Kamis 24 Oct 2019 16:44 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Teguh Firmansyah

Anggota DPD RI periode 2019-2024 perwakilan DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie usai menghadiri pelantikan DPR/DPD/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).

Anggota DPD RI periode 2019-2024 perwakilan DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie usai menghadiri pelantikan DPR/DPD/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Haluan negara Indonesia tidak bisa disamakan dengan Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk kembali dihidupkan. GBHN dipandang penting sebagai rujukan pembangunan Indonesia yang menyeluruh dan terarah.

"GBHN kalau mau dihidupkan lagi untuk Indonesia memang harus diakui itu penting," ujar Jimly kepada wartawan di Kantor EURO Management, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Dia kemudian mengingatkan bahwa terkait haluan negara ini tidak bisa disamakan antara kondisi di Indonesia dengan di Amerika Serikat.  GBHN, kata Jimly, bukan hanya persoalan perencanaan ekonomi, tapi juga isu-isu besar pembangunan lainnya.

Baca Juga

Di Amerika, perekonomian sudah menggunakan sistem kapitalis sebelum negara adidaya itu berdiri.  Sistem demokrasi ekonomi pasar bebas, kata Jimly, tumbuh dan berkembang bersama sistem demokrasi yang dipraktekkan. Keduanya berfungsi saling menunjang. Hal tersebut berlangsung selama 2,5 abad.

"Sebelum negaranya berdiri dia sudah industri, maka perekonomian tidak usah diatur di dalam negara apalagi diatur dalam konstitusi," papar Jimly menjelaskan. 

Akan tetapi,  lanjut dia, kondisi ini tidak bisa disamakan dengan perekonomian Indonesia. Negara ini terlalu kompleks dengan keanekaragam suku bangsa, tingkat pendidikan tidak sama, dan sudah membangun sistem pemerintahan yang NKRI dengan otonomi daerah.

"Ini membuat sistem manajemen pembangunannya menjadi agak rumit, lebih rumit, lebih kompleks," ungkapnya. 

Kemudian, ada 500 lebih kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang membuat integrasi pembangunan nasional lebih perlu kecermatan khusus.  Adapun GBHN nantinya diharapkan bisa menjadi rujukan yang menyeluruh atas pembangunan. 
 "Maka tanpa ada GBHN yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya terpadu, memang bisa dibayangkan kesulitan, percepatan kemajuan nasional antar daerah," tambah Jimly. 



BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA