Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Infrastruktur akan Dihubungkan ke Kawasan Strategis

Kamis 24 Oct 2019 10:00 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Selain infrastruktur, PUPR juga memastikan memberi layanan investasi terbaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kembali menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimujono sudah merencanakan apa yang dilakukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur jalan akan dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis.

Baca Juga

“Kawasan strategis ini seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri sehingga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” kata Basuki, Rabu (23/10).

Dalam menjalankan tugas tersebut, Basuki akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan. Begitu juga dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Basuki meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dilanjutkan menuju kawasan strategis. “Ini dengan mengggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tutur Basuki.

Dia mengatakan mendapatkan pesan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tugas kementerian hanya membelanjakan APBN. Namun, kata Basuki,harus dilakukan dengan benar.

“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian,” ungkap Basuki.

Basuki menambahkan saat ini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN. Dia memastikan juga harus memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA