Saturday, 25 Zulhijjah 1441 / 15 August 2020

Saturday, 25 Zulhijjah 1441 / 15 August 2020

PGI Berharap Kabinet Indonesia Maju Adil Melayani Rakyat

Rabu 23 Oct 2019 18:51 WIB

Rep: Fuji E Permana/ Red: Muhammad Hafil

Perkenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin saat mengenalkan jajaran Kabinet Indonesia Maju  di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Perkenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin saat mengenalkan jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/ Wihdan
PGI berharap menteri tak memiliki beban masa lalu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menteri yang tergabung dalam kabinet kerja jilid II pada Rabu (23/10). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) berharap para menteri yang dipilih presiden bisa melayani rakyat dengan adil tanpa membeda-bedakan.

Baca Juga

Sekretaris Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom berharap para menteri kabinet kerja II terdiri dari orang-orang yang profesional. PGI juga berharap para menteri yang dipilih presiden tidak memiliki beban di masa lalu.

"Artinya (menteri yang dipilih presiden) tidak ada ikatan masa lalu terkait (kasus) hak asasi manusia dan kasus korupsi sehingga tidak ada beban," kata Pendeta Gomar kepada Republika, Selasa (22/10) malam.

Menurutnya, apabila menteri yang dipilih presiden tidak memiliki beban dan tersangkut kasus korupsi serta hak asasi manusia. Maka menteri tersebut bisa sungguh-sungguh mengabdikan dirinya tanpa ada hambatan dalam membantu presiden bekerja untuk negeri. 

PGI juga berharap para menteri kabinet kerja II dapat bekerja profesional. Di harapkan mereka tidak terikat terhadap kepentingan satu kelompok, suku dan agama tertentu saja. Diharapkan para menteri dapat melayani seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama dan ras.

"Kita juga berharap masalah-masalah penegakan (hukum) hak asasi manusia yang kurang tertangani selama periode pertama Presiden Jokowi bisa dituntaskan dalam periode kedua," ujarnya.

Pendeta Gomar mengingatkan, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih banyak yang belum dituntaskan. Sehingga masih menjadi hutang dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Ia juga melihat Presiden Jokowi mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Namun melihat perkembangan baru-baru ini terutama revisi UU KPK, nampaknya ada pelemahan terhadap KPK. "Justru seharusnya kinerja KPK yang kurang (bagus) kita perbaiki, bukan (KPK) dilemahkan," ujarnya.

Pendeta Gomar menegaskan, dengan cara memberantas korupsi tanpa tebang pilih, Indonesia akan bisa bergerak maju. "Kita ini negara kaya tapi karena salah urus akibatnya banyak korupsi di tengah jalan dan semua jadi serba sulit keluar dari kemiskinan yang ada," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA