Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sektor Keuangan Jadi Tugas Berat Pemerintahan Jokowi

Selasa 22 Oct 2019 19:15 WIB

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Nidia Zuraya

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Utang pemerintah pusat sejak 2014 rata-rata tumbuh sekitar 14 persen per tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Memasuki periode kedua, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki tugas berat. Di antaranya, karena kinerja keuangan pemerintah yang dinilai terus memburuk. Selain karena penerimaan pajak yang menurun, beban utang pun kian besar.   

“Saat ini yang terjadi adalah kemampuan anggaran kita kian lemah karena beban utang  yang semakin besar,” ujar Direktur Data Indonesia, Herry Gunawan, dalam keterangan tertulis, yang diterima Republika Selasa (22/10).

Data Bank Indonesia menyebutkan, utang pemerintah pusat sejak 2014-2018 rata-rata tumbuh sekitar 14 persen per tahun. Hingga Agustus 2019, nilainya sudah mencapai Rp 4.680 triliun dan berpotensi terus bertambah.

Persoalannya, Herry mengingatkan, lajunya pertumbuhan utang tersebut tidak diikuti oleh penerimaan, yang justru realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Hingga Agustus tahun ini, realisasinya hanya 55 persen, sementara periode yang sama tahun lalu sudah mencapai 61 persen.

“Data ini menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah di bidang keuangan. Sebab dampak    dari peningkatan utang dan menurunnya penerimaan pajak ini cukup serius. Belanja pemerintah pusat kian tak berkualitas,” ujarnya mengingatkan.

Menurut    perkiraan Data Indonesia, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio hingga akhir 2019 akan berada di bawah 10 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memprihatinkan, karena sejak 2014 -ketika itu berada di posisi 10,9 persen-kecenderungannya turun terus.

Ironinya, Herry mengungkapkan, rasio utang terhadap PDB justru melaju terus. Kalau pada 2014 berada di bawah 25 persen, sekarang sudah menyentuh angka 30 persen. Jadi berkebalikan dengan tax  ratio.     

“Ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah memburuk, bahkan cenderung tidak hati-hati,” ujarnya.

Kondisi ini membuat kemampuan pemerintah dalam mendukung belanja modal kian menurun. Padahal, belanja modal manfaatnya bisa dirasakan tahunan. Namun, sejak 2016, rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat sudah lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran bunga utang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Data Indonesia yang mengutip sumber asal dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN), rasio belanja modal terhadap belanja pemerintah pusat pada 2016 hanya 15 persen. Sedangkan rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat sudah mencapai 16 persen.

Bahkan pada 2018 selisihnya makin besar. Belanja modal hanya 13 persen dan pembayaran bunga utang menjadi 17 persen. Untuk 2019 pun selisihnya kian dalam tanpa ada perbaikan.     

“Lama-lama, APBN hanya untuk bayar bunga utang dan belanja rutin (gaji) serta transfer daerah. Sisanya utang lagi,” tegas Herry.

Dengan demikian, Herry menegaskan, alokasi belanja pemerintah pusat kian tidak berkualitas. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus merancang ulang rencana belanja pemerintah pusat. Khususnya dari sisi penerbitan surat utang.

“Kalau perlu pemerintah melakukan moratorium penerbitan surat utang agar pejabat di keuangan berpikir. Kalau sedikit-sedikit ditutupi dengan utang, itu hanya mau ambil gampangnya saja,” tandasnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA