Tahun 2019, tahun penuh misteri. Layaknya film horor yang mencekam, situasi negeri ini pun demikian. Bagaimana tidak? Rakyat disuguhkan berbagai macam kebijakan yang membuat mereka geleng-geleng kepala. Tak pernah terpikir dalam benak rakyat semua ini akan terjadi. Janji-janji kampanye hanya tinggal janji. Kemudian hadir sosok penyelamat negeri. Dulu oposisi sekarang koalisi. Ujungnya bagi-bagi kursi. Rakyat gigit jari. Kemudian apa lagi?
Deretan peritiwa akhir-akhir ini memang membuat tiap orang merasa terheran-heran. Rentetan kasus datang bertubi-tubi, pelakunya silih berganti, tak kunjung ada solusi. Mulai dari kasus Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota partai hingga pejabat negeri hingga menyeret puluhan nama DPR RI. Mereka yang seharusnya mewakili suara rakyat, justru kini harus mendekam di balik jeruji besi.
Belum kering berita korupsi, rakyat kembali disuguhkan karya pejabat negeri pembuat kebijkan yang semakin membuat rakyat tak percaya. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu hal biasa bagi mereka. Koruptor semakin terlindungi karena hukuman semakin terasa ringan dengan berubahnya aturan. Lalu bagaimana korupsi bisa dituntaskan?
Pemenuhan kebutuhan kesehatan pun mengalami persoalan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang digadang-gadang mampu menyediakan layanan kesehatan dengan biaya ringan nyatanya justru menambah persolan baru. Kenaikan tarif per bulan hingga 100 persen, menjadi momok yang menakutkan, lantaran menerapkan cara door to door dalam sistem penagihannya.
Rakyat bukan tidak mau mendaftar dan membayar, melainkan karena mereka sudah tidak punya uang untuk membayar itu semua di saat kebutuhan hidup semakin mahal. Sementara kesehatan ialah hak yang seharusnya diterima oleh rakyat dengan cuma-cuma.
Ada lagi kasus pembakaran hutan yang masih saja terulang. Hutan yang sengaja dibakar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menambah catatan permasalahan di Indonesia. Ribuan hektar lahan hangus dan bahkan asap yang ditimbulkan telah memakan korban. Aktivitas menjadi lumpuh, rakyat tak berdaya. Harus gimana?
Belum lagi kasus Papua yang masih memanas hingga kini. Banyak penduduk mengungsi, meninggalkan tanah di wilayah paling Timur NKRI. Tidak sedikit nyawa melayang akibat kasus ini. Lalu, dimanakah negara? Bukankah negara punya kekuatan?
Miris memang. Di tengah negeri ini berdukacita atas bencana-bencana yang terjadi hampir merata seantero negeri, disisi lain pejabat negeri ini menikmati kursi yang selama ini diingini. Iming–iming materi membuat mereka lupa dengan amanah rakyat ibu pertiwi. Amanah besar yang ada di pundak mereka akan dinanti oleh rakyat. Sebagai pembuktian sumpah jabatan pelantikan. Bukan hanya sekedar formalitas, melainkan realitas yang harus dijalankan.
Raut kekecewaan begitu memuncak ketika satu per satu para pemuda (mahasiswa) penyalur aspirasi rakyat nyatanya menjadi korban. Ketidakpuasan mereka terhadap penguasa ini memang sungguh wajar jika menilik dari sekian banyak kasus, respon yang diberikan penguasa negeri +62 biasa-biasa saja.
Menjadi hal yang wajar jika media sosial menjadi ramai dengan postingan kekecewaan rakyat tehadap periayahan penguasa terhadap mereka. Hujan kritikpun semakin deras. Rakyat harus berharap kepada siapa?
Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin (25/09/2019) di salah satu acara TV swasta mengatakan bahwa rakyat sebenarnya tak mau mengkritik penguasa. Mengapa? Karena mereka telah memilih wakil-wakil mereka dalam jajaran DPR RI yang dibayar dengan uang rakyat. Namun sayang sungguh sayang.
Ternyata amanah itu tak berjalan sempurna. Rakyat pun menitipkan aspirasi mereka melaui para mahasiswa yang sebelumnya terpanggil karena seruan serentak se Indonesia dengan medsos. Medsos menjadi kekuatan baru yang luar biasa untuk menghimpun kekuatan massa yang sangat banyak.
Dulu media sosial hanya menjadi ajang eksistensi diri. Mereka hanya mengupdate aktivitas pribadinya, misalkan jalan-jalan, reunian, makan-makan bahkan hanya sekedar upload foto diri. Namun kini media sosial beralih fungsi sebagai media penyalur kritik atas kekecewaan rakyat kepada penguasa.
Kritik pun banyak disampaikan sebagai wujud rasa kekecewaan atas carut-marutnya kondisi negeri yang tak kunjung usai. Sikap kecewa, marah, hingga pasrah dengan apa yang terjadi di negeri ini menyelimuti benak rakyat. Lagi-lagi terucap, “Lalu, rakyat bisa apa?”
Indonesia, dengan jumlah umat Islam terbesar di duna, wajar jika melirik bagaimana Islam memandang tentang kritik rakyat atas pemimpinnya. Islam memandang pemimpin sebagai ro’in (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah bersabda,
“Imam (Pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al Bukhari).
Sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika rakyat mengkritik penguasa, yang menjalankan amanah rakyat. Amanah untuk mengurusi urusan rakyat. Amanah untuk menjadi pelindung rakyat.
Kritik adalah bagian dari sikap peduli dari rakyat untuk negeri, bukan bagian dari kebencian. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kisah Umar yang mau dikritik dan mengakui kesalahannya di hadapan umat. Tidak ada namanya persekusi bahkan perlakuan keji kepada rakyatnya yang menyampaikan kritik atas kebijakan yang dirasa dholim. Selama isi kritik tidak melanggar hukum syara’, beliau menerimanya. Dengan merendah beliau mengakui kesalahanya sebagai pemimpin. Oleh karenanya beliau mendengar apa kemauan rakyat untuk kehidupan mereka, semata mata bukan karena benci namun karena peduli. Ada hubungan yang sangat erat antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Rakyat semakin mencintai pemimpinnya, begitu pula pemimpin mencintai rakyatnya. Begitu indahnya. Mau?
Pengirim: Eriga Agustiningsasi, S.KM
Ikuti Whatsapp Channel Republika
