Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

Lima Arahan Jokowi Diyakini Bawa Ekonomi Indonesia Stabil

Senin 21 Oct 2019 08:54 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10).

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan untuk mempercepat pengambilan kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan terkait pekerjaan besar yang diusung pemerintah dalam lima tahun ke depan. Jika kelima arahan itu bisa dilaksanakan dengan optimal, cita-cita menjadi negara maju bisa diwujudkan.

Baca Juga

Kelima arahan itu, pertama, pembangunan sumber daya manusia, Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur.  Ketiga, menyederhanakan regulasi dan kendalanya. Keempat, menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. Terakhir, transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam dan menjadi saya saing manufaktur.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto kelima arahan strategis dari Presiden Jokowi tepat sasaran karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh bangsa untuk lima tahun ke depan. 

“Jika implementasi kelima aksi strategis tersebut dilaksanakan dengan optimal dan tidak ada gangguan serta kendala—hukum, sosial dan politik maka cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan SDM unggul akan menjadi kenyataan,” ujarnya, Senin (21/10).

Reformasi birokrasi, Ryan menilai mutlak harus dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan kebijakan dan keputusan supaya bisa segera diimplementasikan. Sebab, pemerintah butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

“Begitu juga dengan transformasi ekonomi yaitu memperkuat sektor manufaktur dan jasa modern serta bertumpu pada ekonomi digital dan meninggalkan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak lagi bisa dieksploitasi dan dieksplorasi lebih lanjut,” ucapnya.

Selanjutnya, deregulasi kebijakan dan reformasi birokrasi diperlukan agar Indonesia bisa lebih pro investasi dan sektor riil, sehingga daya saing global dan kemudahan berbisnis di Indonesia mampu naik ke level 40 sesuai yg dikehendaki Presiden Jokowi.

Jika kelima poin arahan tersebut dapat terealisasi, Ryan menyakini pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa mencapai enam persen. “Pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6 persen dan stabil dengan multiplier effects yang besar, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, memperkuat NKRI karena pusat pertumbuhan ekonomi semakin meluas,” jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA