Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Sunday, 20 Rabiul Awwal 1441 / 17 November 2019

Kinerja Rudiantara dan PR Menkominfo Berikutnya

Sabtu 19 Oct 2019 10:58 WIB

Rep: wartaekonomi.co.id/ Red: wartaekonomi.co.id

Kinerja Chef RA dan PR Menkominfo Berikutnya. (FOTO: Tanayastri Dini Isna)

Kinerja Chef RA dan PR Menkominfo Berikutnya. (FOTO: Tanayastri Dini Isna)

Menkominfo baru menghadapi tantangan berat terkait infrastruktur jaringan

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -- Pelantikan Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober 2019. Artinya, jabatan menteri periode 2014-2019 akan segera usai, terlepas genap atau tidaknya lima tahun jabatan yang diamanahkan presiden itu.

Posisi Menteri Komunikasi dan Informatika termasuk salah satu yang akan berakhir pada periode ini. Masa jabatan Rudiantara yang tak tersentuh oleh reshuffle juga akan diakhiri, atau mungkin diperpanjang sesuai dengan struktur kabinet yang akan dilantik nanti, oleh Presiden Joko Widodo.

Lima tahun masa jabatannya, pria dengan panggilan Chief RA menjabarkan apa yang sudah dan masih menjadi pekerjaan rumah untuk RI 37 selanjutnya.

Baca Juga: Pesan Chief RA Buat Menkominfo Baru, Udah Gak Akan Dipakai Jokowi?

Dari segi infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur alat telekomunikasi generasi keempat atau 4G.

Rudiantara mengatakan, awalnya Indonesia diragukan akan dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur 4G pada tahun 2015. Rudiantara mengatakan bahwa Indonesia baru akan selesai membangun infrastruktur 4G pada 2016-2017.

"Di sisi infrastruktur, kita mulai dari 4G akhir 2015 oleh Presiden. Akhir 2014, Indonesia kan diragukan, paling cepat 2016-2017. Perkiraan begitu kan," ujarnya ketika ditemui di Widya Chandra, Kamis (17/10/2019).

Hal tersebut disebut Chief RA tidak terlepas dari kerja sama para operator untuk mau berpindah frekuensi.

Registrasi prabayar juga menjadi salah satu bukti kinerja Kemenkominfo selama periide 2014-2019. Meski belum begitu sempurna, Rudiantara menyebut kebijakan mengenai registrasi prabayar memiliki dampak yang lebih luas.

"Belum 100 persen, belum perfect, tapi sudah jalan 95 persen. Artinya, itu suatu kebijakan yang dampaknya bukan hanya pada industri seluler, tapi juga pada pihak keamanan dan sebagainya. Penegak hukum lebih senang karena mudah melacak," katanya.

Kemudian, Palapa Ring. Kesulitan pembangunan Palapa Ring di daerah Timur Indonesia menjadi tantangan. Rudiantara sendiri mengaku pembangunan Palapa Ring di Papua sedikit terlambat. "Terlambat, harusnya kuartal kedua, tapi baru akhir Agustus kemarin," ujarnya.

Ia juga bercerita bagaimana sulitnya membangun Palapa Ring di Papua. "Mobil tidak bisa jalan, bahkan kalau membangun visat, antenanya dibagi jadi empat, dibawa pakai kerbau, ya memang kondisinya begitu," katanya.

Dari segi kebijakan, Rudiantara mengaku sudah "membunuh" peraturan menteri yang dinilainya tidak relevan dengan kondisi sekarang.

"Jasa kan sudah berubah, mungkin peraturan menteri undang-undangnya tahun 99, sudah 20 tahun, enggak relevan lagi sama yang sekarang," ujarnya.

Menurutnya, tahun lalu ada sekitar 70 lebih peraturan menteri yang dibunuh, dan 18 peraturan menteri baru yang diterbitkan. Sementara pada 2019, ada 30 peraturan menteri baru, dan 90 peraturan menteri yang dibunuh.

Pekerjaan Rumah RI 37 Selanjutnya

Terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang menanti Menkominfo selanjutnya. Salah satunya yang disebut oleh Rudiantara adalah sumber daya manusia.

"Di digital talent, kita mengambil inisiatif untuk 25 ribu digital talent di 2019. Tahun depan rencana 50 ribu. Keliatannya besar, tapi butuh 600 ribu setahun. Jadi, masih banyak yang kita butuhkan untuk digital talent," tuturnya.

Konsolidasi antara operator telekomunikasi juga menjadi pekerjaan rumah untuk Menkominfo selanjutnya. Menurut Rudiantara, konsolidasi antar-operator telekomunikasi diperlukan untuk membangun industri telekomunikasi yang lebih efisien.

Ia mengatakan, yang menjadi kendala adalah ego dari masing-masing operator. "Nanti kalau konsolidasi, siapa yang mimpin saya atau dia, kan itu. Terus kalau valuasinya berapa. Kalau masalah frekuensi enggak jadi isu karena sekarang kita nambah terus frekuensi," terangnya.

Meningkatkan jangkauan jumlah unicorn atau startup dengan valuasi minimal US$1 miliar juga menjadi tantangan ke depan.

Baca Juga: Usai Jadi Menkominfo, Rudiantara Mau...

"Targetnya kan sampai 2025 unicorn kita ada 25, ini kan baru lima, berarti lima tahun berikutnya harus ada 20. Setahun rata-rata empat dapat? Dapat pasti, asal balik lagi, infrastruktur sedia, ekosistem juga tetap dijaga, tetap kondusif," ucapnya.

Pekerjaan selanjutnya ialah mendorong para operator untuk membangun akses menggunakan Palapa Ring dan membangun akses di daerah dengan kategori 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Pembangunan BTS atau menara pemancar sebanyak 4 ribu yang ditargetkan pemerintah akan dibangun tahun depan harusnya menarik minat operator untuk membangun akses lebih banyak lagi.

"4.000 lagi dibangun tahun depan, terus akses internet Bakti (Badan Aksesibilitas dan Informasi) berapa ribu lagi mau dibangun," katanya.

Tambahnya, yang harus menjadi prioritas Menkominfo selanjutnya adalah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Revisi Undang-undang Penyiaran. "Penyiaran itu utang lima tahun, saya menjadi menteri tidak selesai," ucapnya.

"Saya boleh dikatakan gagal ya, memang tidak terselesaikan karena faktanya begitu. Tapi memang DPR juga tidak pernah mengeluarkan apa rancangan penyiaran," tambahnya.

"Saya bukan mengatakan pencapaian, tapi kira-kira milestone bahwa dianggap bagus tidak, itu teman-teman dan pihak luar yang menilai," tutupnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA