Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

UGM Adakan Konferensi Internasional Agroforestri

Rabu 16 Oct 2019 19:15 WIB

Rep: my28/ Red: Fernan Rahadi

Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada

Foto: en.wikipedia.org
Konferensi tersebut menghadirkan 100 presenter dari dalam maupun luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Indonesia Network for Agroforestry Education (INAFE) yang berkoordinasi bersama pihak Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE) menyelenggarakan kegiatan Konferensi Internasional “The 3rd international Conference in Agroforestry. Dengan tema “Adopting Modern Agroforestry Towards Smart Social Forestry Program (ICAF) 2019,” pada 16-17 Oktober di Eastparc Hotel, Yogyakarta.

Ketua panitia pelaksana, Dr Widiyanto menuturkan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi dan bertukar gagasan dari berbagai sudut pandang dalam rangka merumuskan kajian mendalam dalam upaya pengembangan agroforestri.

Agroforestri atau usaha tani merupakan sistem penggunaan lahan dengan mengombinasikan pepohonan dan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Sehingga, terjadinya percepatan pelaksanaan perhutanan sosial yang akan menjadi arus utama kebijakan hutan nasional.

Widiyanto menambahkan, pelaksanaan konferensi tersebut menghadirkan 100 presenter dari dalam maupun luar negeri yang akan memaparkan hasil kajiannya, atas berbagai topik yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut. 

“Konferensi ini adalah kali ketiga, dimana pelaksanan kegiatan pertama dan kedua tersebut dilakukan di Vietnam dan Filipina,” tutur Widiyanto, Rabu (16/10). 

Selaras dengan hal tersebut, peneliti Wageningen University Belanda, Meine Van Noorwidjk mengungkapkan, Agroforestri sebagai platform untuk menyelaraskan pertanian dan kehutanan memiliki pengaruh besar terhadap mata pencaharian khususnya masyarakat pedesaan. 

Jika dikelola dengan baik, maka hal itu akan memberikan peluang besar sebagai upaya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karenanya, perlu adanya perhatian bersama oleh para pemangku kepentingan, pemerintah, dan pihak terkait dalam membentuk komitmen jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai melalui tata cara pelaksanan yang efektif.

“Dimana secara teratur mengevaluasi kembali efektivitas untuk instrumen kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan,” tutur Meine. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA