Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Pemerintah Berikan Tax Holiday ke 43 Investor

Rabu 16 Oct 2019 15:20 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Foto: Republika
Nilai investasi keseluruhan mencapai Rp 513 triliun. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, sudah ada 43 investor dari 11 negara yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas Tax Holiday (fasilitas pembebasan pajak). Nilai investasi keseluruhan mencapai Rp 513 triliun. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, salah satunya adalah PT Lotte Chemical Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan ini akan membangun pabrik petrokimia di Banten.

"Pembebasan lahan mereka sudah hampir 100 persen," ujarnya ketika ditemui di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (16/10). 

Iskandar menjelaskan, besaran investasi dari Lotte Chemical yang disetujui mendapatkan fasilitas Tax Holiday diperkirakan mencapai Rp 46 triliun. Investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Iskandar mengatakan, waktu realisasi investasi sebanyak Rp 513 triliun berbeda-beda. Semua tergantung pada eksekusi kecepatan investor dan situasi kondisi ekonomi maupun politik di Indonesia.

"Kita juga sambil melakukan pembenahan yang disebut omnibus law," tuturnya. 

Saat ini, Iskandar menyebutkan, pemerintah terus melakukan percepatan realisasi omnibus law. Lebih dari 70 regulasi yang dinilai menghambat realisasi investasi akan direvisi atau bahkan dihilangkan. Ia memperkirakan, draft regulasi percepatan investasi sudah dapat rampun saat pergantian kabinet pekan depan. 

Dengan banyaknya regulasi yang direvisi, Iskandar menjelaskan, menunjukkan bahwa banyak sekali overlapping perizinan investasi di Indonesia. Baik itu di tingkat kementerian teknis di pusat maupun daerah.

"Nggak heran kalau kita dikomplain Bank Indonesia tentang perizinan yang lama," ucapnya. 

Iskandar menilai, kebijakan omnibus law ditambah dengan fasilitas Tax Holiday dan pemutakhiran Online Single Submission (OSS) ini akan membantu menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tingkat lima persen. Khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Di antaranya melalui program bantuan sosial seperti transfer Program Keluarga Harapan (PKH) dan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).

"Jadi, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita paling apes tumbuh lima persen," ucapnya. 

Proyeksi Iskandar senada dengan prediksi dari International Monetary Fund (IMF). Melalui laporan terbarunya, World Economic Outlook (WEO) October 2019, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5 persen pada tahun ini.

Kondisi tersebut diperkirakan membaik pada tahun depan yang diramalkan tumbuh 5,1 persen. Tren tersebut terus tumbuh positif dan terus meningkat hingga mencapai 5,3 persen pada 2024

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA