Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut terkait rencana masuknya kader dua partai itu dalam kabinet mendatang. Parpol koalisi pendukung Jokowi menyerahkan persoalan itu kepada Presiden seraya menekankan perlunya oposisi untuk check and balances (Republika, Senin (14/10).

Seperti diketahui bahwa dalam sistem politik demokrasi ada partai koalisi yang akan selalu sejalan dan mendukung pemerintah. Juga ada partai oposisi yang akan memberikan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun dengan wacana bergabungnya partai oposisi ke dalam koalisi, dikhawatirkan pemerintahan tidak akan dapat berjalan seimbang karena tidak akan ada oposan yang mengkritik kebijakan pemerintah. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah bergantung pada keberadaan partai oposisi. Padahal seharusnya setiap rakyat bebas mengeluarkan pendapat ( yang telah dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 pasal 28 ). Maka jalannya pemerintahan harus tetap berjalan dalam pengawasan semua partai dan perwakilan rakyat yang duduk sebagai anggota dewan.

Dengan demikian, maka kritik dan saran pada pemerintah adalah menjadi kewajiban setiap warga negara terutama kaum muslimin. Namun tetap diperhatikan bahwa tujuan dari pengawasan dan pemberian kritik pada pemerintah bukanlah bertujuan untuk menjatuhkan para pemimpin negara. Namun harus dilandasi oleh iman, agar tujuan dari pengawasan tersebut semata-mata untuk mencegah kesalahan maupun kezaliman dan demi tegaknya amar ma'ruf nahyi mungkar dalam lingkup negara.

Sesuai hadist Rasulullah: " Sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawub, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Pengirim: Nusaibah Al Khanza, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik, Malang Jawa Timur

Ikuti Whatsapp Channel Republika