Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Manuver Agresif Prabowo dan Bayangan Lemahnya Oposisi Jokowi

Selasa 15 Oct 2019 10:53 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad (13/10/2019).

Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR bersiap memimpin rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Foto: Republika/Prayogi
PKS berpotensi sendirian menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.

Oposisi akan lemah

Hingga saat ini, praktis hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah menyatakan bakal menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan. Adapun, Partai Amanat Nasional (PAN) meski beberapa elitenya menyatakan siap berada di luar kabinet, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan justru kemarin mengadakan pertemuan khusus dengan Jokowi di Istana.

Fakta ini mengundang kekhawatiran, karena oposisi dianggap terlalu lemah jika hanya satu partai. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) khawatir dominasi partai koalisi yang sangat besar, membuat daya kritis DPR RI terhadap pemerintah dan presiden berkurang.

"Saya khawatir akan kembali ke zaman Orde Baru (Orba). DPR RI cuma lembaga stempel presiden saja," keluh Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma dalam diskusi bertema "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN", di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (14/10).

Andre juga mengkritisi langkah Partai Gerindra yang berpotensi merapat ke koalisi pemerintah. Seharusnya, Gerindra tetap bersama PKS untuk menjadi oposisi sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan.

Sehingga, suara kritis rakyat dapat disuarakan oleh dua partai ini. Padahal selama ini, Gerindra selalu menjadi oposisi dan bersuara lantang terhadap pemerintah.

Disamping itu, kata Andre, jika benar-benar gabung ke koalisi pemerintah maka itu juga menjadi kerugian bagi Partai Gerindra sendiri. Justru jika mereka tetap berada di luar pemerintahnya lagi, tidak menutup kemungkinan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Lanjut Andre, seperti yang dialami oleh PDI Perjuangan menjadi oposisi selama 10 tahun.

"Jika Partai Gerindra bisa jadi penyuara rakyat yang baik di periode ini akan mendatangkan keuntungan besar di. pemilu berikutnya. Tapi sebaliknya jika memutuskan untuk merapat, mereka akan menerima punishment dalam pemilu berikutnya," tutur Andre.

Oleh karena itu, Formappi berharap berharap Partai Gerindra tidak gabung ke pemerintah dan tetap di luar pemerintahan. Dengan harapan DPR RI tidak kehilangan fungsinya sebagai pengawas juga kontrol terhadap kebijkan-kebijakan pemerintahan. Kemudian komposisi antara oposisi dan koalisi menjadi sedikit berimbang.

"Saya berharap ada oposisi yang bisa bersuara juga memberikan satu perimbangan. Hingga dapat memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," tutupnya.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan DPR tidak akan menjadi tukang stempel pemerintah meskipun pimpinan DPR didominasi oleh partai pendukung pemerintah. Ia menjamin, bahwa DPR tetap akan mengkritisi eksekutif jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat.

"Jadi saya juga nggak setuju kalau apa saja yang akan dilakukan eksekutif kita setuju saja tanpa kita lihat dulu baik buruknya bagi bangsa dan negara, bagi rakyat khususnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/10).

Menurutnya, selama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berguna bagi negara dan rakyat DPR akan mendukung. Jika tidak, maka DPR perlu memberikan pengawasanya melalui kritik.

"Tetapi jangan sampai tidak ada solusinya, harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi bagi pemerintah sehingga pemerintah bisa menjalankan apa yang ingin kita jalankan," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA