Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Menaker Minta Publik tak Perlu Khawatir dengan Tenaga Asing

Senin 14 Oct 2019 22:32 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Foto: Kemnaker
Hanif menyebut jumlah tenaga asing Indonesia sangat kecil dibanding negara lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta publik tak perlu khawatir dengan masuknya pekerja asing. Pasalnya pemerintah akan tetap mengendalikan jumlah tenaga asing yang masuk.

"Tidak ada ancaman tenaga asing, jadi publik tidak perlu khawatir. Butkinya jumlah tenaga asing di Indonesia itu hanya sekitar 100 ribuan orang, coba bandingkan dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 260 juta jiwa," kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan jumlah tenaga asing di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja asing di negara-negara lain.

Menurutnya, pemerintah masih punya skema pengendalian tenaga kerja asing. Untuk bisa bekerja di Indonesia tenaga kerja asing hanya bisa menduduki jabatan tertentu dengan izin kerja dan waktu tinggal tertentu.

Mengenai Permenaker 229 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, Hanif mengatakan, peraturan tersebut adalah bentuk penyederhanaan perizinan bidang ketenagakerjaan, bukan untuk memperluas masuknya tenaga kerja asing.

"Jadi semua perizinan di Indonesia harus disederhanakan biar enggak ribet. Mulai dari ngurus KTP, SIM, termasuk perusahaan yang mau ngurus tenaga kerja asing. Jadi jangan bilang ini soal investasi, enggak. Semua bentuk layanan publik harus cepat, mudah dan murah sehingga efektif," kata dia.

Dia mengatakan Permenaker tersebut ada penyederhanaan dari 19 keputusan menteri  tentang jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.

Selain itu, aturan tersebut juga dibuat untuk mengatur jabatan di sektor industri yang sedang berkembang, seperti sektor industri kreatif dan digital yang belum ada aturannnya.

"Ada juga jabatan baru yang dulunya tidak ada, atau jabatannya sama namanya, tetapi di bidang yang berbeda. Sehingga itu semua dilihat seperti banyak (memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing)," kata dia

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA