Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Gerindra Incar Komisi Hukum

Jumat 11 Okt 2019 09:47 WIB

Red: Budi Raharjo

Sejumlah anggota DPR,DPD dan MPR mengikuti sidang paripurna dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR,DPD dan MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10).

Sejumlah anggota DPR,DPD dan MPR mengikuti sidang paripurna dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR,DPD dan MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10).

Foto: Republika/Prayogi
Gerindra masih melobi sejumlah fraksi untuk mendapatkan kursi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra mengakui tengah mengincar posisi ketua Komisi III dalam pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim, Komisi III menjadi salah satu target Gerindra selain dari kursi ketua dan sembilan wakil pada AKD dan badan di DPR.

"Gerindra itu sesuai visi dan misi Gerindra Pak Prabowo itu ada lima sebetulnya, pertanian kedaulatan pangan, pertahanan, energi, air, dan pemerintahan yang kuat atau di politik. Ingin juga kalau di (Komisi) III," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, saat dikonfirmasi, Kamis (10/10).

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan lobi dengan sejumlah fraksi untuk mendapatkan kursi tersebut. Partai Gerindra pun ingin agar dalam pembentukan AKD ini mengutamakan musyawarah mufakat.

"Umpamanya PDIP nanti mau di mana, Gerindra di mana, Golkar di mana, semuanya diatur dengan cara musyawarah. Mudah-mudahan dengan cara musyawarah bisa ada kesepakatan karena masing-masing punya konsentrasi," kata Riza.

Pada periode 2014-2019, kursi ketua Komisi III menjadi milik Fraksi Golkar. Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR, posisi ketua komisi bidang hukum dan keamanan ini dipegang politikus Golkar Aziz Syamsuddin. Gerindra memang menempatkan satu kadernya, Desmond Junaidi Mahesa, sebagai salah satu wakil ketua Komisi III. Selain itu, Demokrat juga menempatkan salah satu kadernya duduk di Komisi III.

Komisi III menjadi aktor yang memunculkan kontroversi setelah menyepakati revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan di tingkat komisi. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono merasa Komisi III menjadi sangat penting karena menjadi ujung tombak regulasi hukum di Indonesia. Ia menilai, ada satu partai yang belakangan ini terlihat seperti pro penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK, yakni Partai Demokrat.

Meskipun, ia harus mengakui, tak ada fraksi yang dapat menyelamatkan KPK dengan menjadi Ketua Komisi III DPR RI. "Nggak ada. Saat ini nggak ada yang bisa menyelamatkan. Nyaris semua partai mendukung revisi UU KPK. Itu persoalannya," ujar Agus, Kamis (10/10).

Menurut dia, saat ini hampir semua partai di DPR dalam posisi mendukung revisi dan menolak rencana presiden mengeluarkan Perppu KPK. Namun, ia melihat ada satu partai seakan pro terhadap penerbitan perppu tersebut, yakni Partai Demokrat.
"Memang beberapa waktu yang lalu, Demokrat bilang kalau Perppu KPK tidak akan bisa memakzulkan presiden. Semoga saja, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) datang ke Presiden hari ini (Kamis) membicarakan soal terbitnya perppu KPK," kata dia menjelaskan.

Melihat tak sedikitnya kader yang tersangkut kasus korupsi beberapa waktu ke belakang, ia merasa Partai Demokrat sedang mencoba mengambil posisi di tengah-tengah. Posisi di mana mereka sedang mencari simpati publik, tapi juga mencoba merapat ke pemerintah. "Call-nya kan pasti soal kepercayaan publik terhadap Demokrat. Cuma sisi lain, Demokrat sekarang kan sedang mencoba untuk merapat ke pemerintah," tuturnya.

Baca Juga

photo
Sejumlah anggota dewan bersama para kerabat dan keluarga memadati tangga gedung nusantara usai sidang paripurna dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR,DPD dan MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10).


Sikap PDIP

Di tempat terpisah, PDIP juga sempat disebut menjadi salah satu fraksi yang mengincar kursi pimpinan Komisi III. Namun, hal tersebut belum dapat dipastikan karena partai berlambang banteng itu masih menunggu penyelarasan pemikiran yang dilakukan fraksinya.

"Kalau kita bicara brainstorming, 2024 itu pasti akan semua berorientasi pada elektoral. Kalau itu kekuatannya pada elektoral, maka komisi-komisi yang itu terkait dengan kementerian elektoral tentu akan menjadi favorit," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto.

Ditanya soal Yasonna H Laoly yang dikabarkan akan mengisi kursi Ketua Komisi III, Bambang enggan menjawabnya dengan pasti. Ia menegaskan, Fraksi PDIP masih menunggu dinamika yang terjadi dalam pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Kita kan tidak tahu, kita tidak tahu lapangannya seperti apa, kita tidak tahu. Kalau hari ini kan (masih) asumsi-asumsi," katanya menegaskan. N ronggo astungkoro/nawir arsyad akbar ed: agus raharjo

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA