Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

JK Sebut Kesenjangan Si Kaya dan Si Miskin Semakin Besar

Rabu 09 Oct 2019 14:35 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Kesenjangan paling besar terlihat di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui makin lebarnya ketimpangan antara si miskin dan si kaya di Indonesia. Hal itu disampaikan JK usai menerima laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Rabu (9/10).

JK bahkan menyebut ketimpangan paling nyata dan paling besar terjadi di Jakarta."Kesenjangan ini bisa kita ukur secara teoritis dalam genio rasio, tapi juga tentu kita lihat sendiri dalam pandangan mata, Jakarta ini sebenarnya suatu kesenjangan yang paling besar di Jakarta," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).

JK beralasan, itu karena orang kaya dan orang miskin memang terdapat di Jakarta. Hal ini juga terlihat dari keberadaan kawasan perumahan paling mewah dan kumuh sama-sama ada di Jakarta.

"Kalau kita lihat perumahan paling mewah ada di Jakarta, tapi rumah yang paling kumuh juga ada di Jakarta," ujar JK.

Terkait hal ini, JK mengungkap upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan tersebut yakni dengan memberikan pendapatan lebih banyak untuk kalangan bawah. Begitu pun, kebijakan pajak Pemerintah saat ini yang berlaku semakin besar untuk kalangan yang berpendapatan tinggi. 

"Kesenjangan yang besar itu harus diatasi, dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah dan tentunya juga suatu kebijakan pajak yang lebih baik untuk di atas maupun di bawah," ujar JK.

Selain itu, upaya Pemerintah dalam memperkecil kesenjangan juga dengan kebijakan dana desa. Hal ini karena adanya kesenjangan besar antara di desa dan di kota.

Sebab, pendapatan para petani di desa tidak lebih besar dari serendah-rendahnya pendapatan UMR masyarakat di kota.

"Karena itulah kesenjangan antar desa itu kita atasi dengan dana desa. Mudah-mudahan itu dapat memberikan pendapatan yang lebih baik karena uang banyak beredar di desa.

"Jadi dana desa itu penting dalam menanggulangi kemiskinan di desa sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antar kota dengan desa," ujar JK.

Sebelumnya, laporan akhir TNP2K kepada Wapres JK menyebut ketimpangan Indonesia semakin hari semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Meskipun angka kemiskinan selama ini diklaim makin menurun, namun ketimpangan bangsa Indonesia justru makin melebar.

"Pak Wapres, kalau dilihat dari menurunnya gini (ratio) memang benar. Tapi gini ini adalah ketimpangan yang relatif. Sebetulnya kalau ketimpangan yang absolut, artinya yang paling miskin dibandingkan yang kaya, ini semakin sangat timpang," ujar Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto  di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).

Bambang menerangkan, ketimpangan Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia. Menurutnya, walaupun gini ratio terus mengalami penurunan, namun kenyataannya ada konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya.

"Pak Wapres, Indonesia merupakan negara keempat tertimpang di dunia, pertama adalah Rusia, kedua India, ketiga Thailand dan keempat adalah Indonesia," ujar Bambang.

Ia menerangkan, ketimpangan di Indonesia saat ini  diibaratkan dengan satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Sementara, 10 persen keluarga terkaya menguasi 70 persen persen.

"Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden tersebut.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA