Sunday, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 January 2020

Sunday, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 January 2020

Kemendag Selidiki Muara Banjirnya Impor Tekstil

Senin 07 Oct 2019 09:18 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: Friska Yolanda

Pekerja menyelesaikan jahitan pesanan pelanggan di kawasan Tambora, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) semakin tertekan akibat gempuran produk impor dari China, rendahnya penyerapan pasar dan lemahnya kebijakan dalam melindungi pelaku industri dalam negeri.

Pekerja menyelesaikan jahitan pesanan pelanggan di kawasan Tambora, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) semakin tertekan akibat gempuran produk impor dari China, rendahnya penyerapan pasar dan lemahnya kebijakan dalam melindungi pelaku industri dalam negeri.

Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Indikasi kebocoran diduga terjadi bukan dari importir umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyelidiki banjirnya impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terjadi belakangan ini. Indikasi kebocoran diduga terjadi bukan dari importir umum. 

Baca Juga

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berkilah, bocornya impor tekstil diduga berasal dari pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P). Dia menegaskan bahwa importir tak memiliki keterlibatan kuat sebab dalam tujuh bulan terakhir pemerintah tak mengeluarkan izin impor. 

"Tujuh bulan itu importir umum tidak ada satu pun yang diberi izin. Menumpuk (dokumen) di meja saya," kata Enggar, di Jakarta, Ahad (6/10). 

Isu bocornya impor tekstil yang menyebabkan produksi lokal kalah saing itu bermula dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang melaporkan masifnya impor tekstil. Presiden mengungkapkan, bocornya impor tekstil bersumber dari Pusat Logistik Berikat (PLB). Terkait hal ini, Enggar justru menuding API-P yang menaikkan permohonan impor lebih dari kapasitas produksi. 

Pihaknya menegaskan bahwa eksistensi PLB masih sangat diperlukan untuk menyimpan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, kata Enggar, saat ini pihaknya tidak lagi menggunakan laporan surveyor untuk pengajuan impor, melainkan langsung melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan, pihaknya akan menyelidiki asal bocornya impor dengan melibatkan satuan tugas (satgas). Satgas nantinya, kata dia, akan berkomitmen mengecem ulang kapasitas produksi yang ada dan akan segera mengevaluasinya apabila ada yang perlu dievaluasi. 

"Kalau sudah dicek semua, evaluasi izin (impor) ke API-P juga dilakukan," kata dia. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA