Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

UMS dan MK Bahas Konstitusionalitas Pidana Ujaran Kebencian

Ahad 06 Oct 2019 15:17 WIB

Rep: Binti Sholikah/ Red: Dwi Murdaningsih

Hoaks (ilustrasi)

Hoaks (ilustrasi)

Foto: Dok Republika.co.id
Banyak orang yang diproses hukum karena dianggap menyebarkan kebencian.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO - Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) akan membahas mengenai konstitusionalitas pengenaan pidana bagi pelaku ujaran kebencian. Tema tersebut akan dibahas dalam seminar nasional di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (8/10).

Seminar tersebut akan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Seminar juga menghadirkan pembicara pakar hukum, di antaranya Mantan Ketua MK Mohammad Mahfud MD, Dosen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eddy OS Hiariej, serta Dosen FH UMS sekaligus Komisioner Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari.

Kepala Program Studi Ilmu Hukum FH UMS, Muchamad Ikhsan, mengatakan, pemilihan tema tersebut oleh MK karena banyak sekali orang-orang yang sekarang diproses hukum karena dianggap menyebarkan kebencian atau berita hoaks melalui media sosial.

Namun, ada perdebatan dimana satu sisi orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat termasuk melalui media sosial yang dijamin Undang-Undang Dasar 194545. Di sisi lain ada Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang menyebarkan ujaran kebencian.

Baca Juga

Namun, pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di dunia maya. "Ini akan diuji. Nanti akan diseminarkan dengan pembicara-pembicara kompeten," jelasnya kepada wartawan saat jumpa pers di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Sukoharjo, Sabtu (5/10).

Peserta seminar di antaranya para peserta kompetisi peradilan semu (Moot Court) dari 12 perguruan tinggi di Indonesia. Peserta lainnya dari para anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (Aphamka) se-Indonesia, dosen-dosen dari FH UMS, dosen UMS serta mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Tengah.

"Seminar ini menjadi sarana bagi civitas akademika untuk berpikir kritis mengenai hakikat Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Konstitusi UUD 1945," ucapnya.

Ikhsan menambahkan, melalui kegiatan tersebut peserta seminar diharapkan mendapatkan pemahaman terkait konstitusionalitas pengenaan pidana bagi pelaku ujaran kebencian. Peserta seminar juga diharapkan memahami esensi dari UU ITE, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan KUHP.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA