Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Tertibkan Juga Buzzer Pemerintah

Ahad 06 Oct 2019 08:54 WIB

Red: Joko Sadewo

Teguh Firmansyah

Teguh Firmansyah

Foto: Republika/Kurnia Fakhrini
Pascapilpres, buzzer-buzzer bayaran tidak juga berhenti membuat gaduh.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Teguh Firmansyah*

Najwa Shihab marah besar. Ia mendapat serangan bertubi-tubi pascamembawakan diskusi tentang Revisi UU KPK. Saat itu, diskusi menghadirkan Fahri Hamzah yang kini sudah lengser dari wakil ketua DPR, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, aktivis Lokataru Haris Azhar, Ketua BEM UGM, Presiden ITB dan Direktur YLBI Asfinawati.

Najwa yang dianggap berat bersebelah dalam berdiskusi mendapat serangan secara personal di dunia maya. Foto lamanya dengan Tommy Soeharto, Lieus Sungkharisma, dan Ichsanuddin Noorsy diedarkan kembali. Dalam foto itu tampak Najwa mengenakan setelan pakaian putih di antara Tommy dan Lieus.

Gambar itu ditambahi bumbu-bumbu tulisan "Kabar mengagetkan Najwa Shihab, Tommy Soeharto, Noorsy, dan Lieus akhirnya Bersepakat untuk .. ".

Arah dari gambar tersebut adalah mencoba untuk memberikan framing Najwa merupakan antek Orde Baru. Ada juga yang mengaitkannya dengan Anies Baswedan.

Tak berhenti di sana, sang ayah Quraish Shihab pun dibawa-bawa dalam tudingan tersebut, karena dianggap pernah menduduki jabatan menteri agama di era Soeharto.

Nazwa memandang serangan itu menyasar kepada personal dan sangat tidak etis. Serangan itu diduga lantaran ia secara personal dianggap lantang membela KPK.

Najwa tak sendiri. KPK pun sebelumnya telah terlebih dulu dihantam habis-habisan di dunia maya. Terakhir yakni isu Taliban di KPK yang membawa-bawa nama penyidik senior Novel Baswedan, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Yudi Purnomo Harahap yang juga ketua wadah pegawai KPK.

Beragam meme ditebar di medsos, termasuk juga bagan yang menyebut mereka masuk dalam jaringan radikal. Meme dan tulisan itu dikicau ulang terus oleh akun-akun yang sepertinya sangat teroganisir. Tujuannya sama yakni membunuh karakter, kredibilitas, dan personal pegawai KPK

Para demonstran yang menolak revisi KPK juga coba dihabisi secara karakter. Yang paling teranyar yakni meme lewat grup Whatsapp anak STM. Dalam grup itu digambarkan bagaimana anak-anak STM dibayar saat demo. Ada juga akun porno dalam meme tangkapan layar itu. Namun setelah diselidiki, ternyata meme itu palsu.

Saya jadi teringat Film 'Kill the Messenger' yang dirilis pada 2014 lalu. Saat itu, seorang jurnalis surat kabar San Jose Mercury, Gary Webb, memiliki info soal keterlibatan Badan Intelijen AS dalam membawa kokain ke AS pada era 1980-an.

Webb menemukan adanya keterkaitan jaringan narkoba di San Francisco dengan kelompok pemberontak di Nikaragua yang disponsori AS. Dana dari narkoba ini diketahui dipakai untuk mendanai perang rahasia melawan rezim kiri Sandinistas di Nikaragua.

Tulisan Webb mendapat perhatian dari petinggi-petinggi nasional Paman Sam. Tak sedikit yang geram dengan tulisan Webb. Dari sinilah petaka itu muncul. Sumber-sumber berita dalam tulisan Webb 'dipreteli' satu per satu sehingga seolah artikel itu hanyalah teori konspirasi dan fiksi belaka. Bahkan media-media besar di AS ikut mengkritisi kelemahan-kelemahan tulisan Webb.

Secara personal Webb dibuat hancur. Ia harus keluar dari pekerjaannya dan dibuat frustasi. Pada Desember 2004 Webb akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Polisi menyebut kasus ini murni bunuh diri. Namun ada yang menyebutnya dibunuh. 

Kasus Webb menunjukkan bagaimana pembunuhan karakter menjadi senjata ampuh untuk menghabisi lawan politik.  Di era digital, pembunuhan karakter bahkan bisa dilakukan dalam waktu hitungan menit oleh buzzer-buzzer yang dibayar secara khusus. 

Tidak perlu bukti. Mereka cukup membuat fitnah yang kemudian seolah menjadi sebuah kebenaran karena disajikan terus menerus dan berulang kali. Tak jarang, buzzer membuat tagar khusus agar framing-framing mereka dibaca oleh netizen.

Dalam pilres 2019, buzzer pendukung Joko Widodo dan Prabowo terlibat saling serang di dunia maya. Berita dan video-video berseliweran beredar cepat dari medsos hingga grup-grup Whatsappp keluarga atau pertemanan. Tak sedikit cerita yang mengarah ke pembunuhan karakter masing-masing kandidat.

Pada Maret 2019 lalu, kantor berita Reuters mewawancarai pengelola akun Twitter "Janda". Ia merupakan salah satu dari akun yang menawarkan layanan politik di media sosial.

Akun itu dibayar khusus untuk membuat propaganda-propaganda yang menguntungkan kliennya dan menjelekkan lawan politik mereka. Menurut //Reuters, dari tiga buzzer yang mereka wawancarai dan terlibat langsung dalam kampanye, dua di antaranya tidak peduli soal akurasi.   

Pascapilpres, buzzer-buzzer tersebut tidak juga berhenti membuat gaduh. Buzzer-buzzer yang mendukung pemerintah bergerak cepat menangkis kritik-kritik yang disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah jika, pemerintah menggerakkan buzzer-buzzer tersebut. Pemerintah, kata ia, justru meminta agar para buzzer lebih bijak dalam memiliki diksi dan tak menjelekkan satu sama lain. Moeldoko pun memandang peran buzzer selayaknya ditinggalkan lantaran pesta demokrasi sudah selesai.   

Memang akan sangat sulit untuk membuktikan keabsahan dukungan para buzzer tersebut. Ibarat kentut, tercium baunya tapi sulit ditebak siapa yang mengeluarkannya. Apalagi tak sedikit buzzer yang menggunakan akun-akun palsu.

Namun bagaimanapun, gerakan-gerakan buzzer tersebut, jusru tak memberikan keuntungan buat pemerintah. Buzzer hanya akan memberikan dampak kurang baik, karena pemerintah pada akhirnya kurang peka dalam mendengar kritik di media sosial.

Bagaimana tidak, kritik-kritik yang disampaikan dibuat kabur sehingga tidak jelas mana yang benar dan salah. Mereka yang mengkritik dihabisi kredibilitasnya oleh para buzzer. Yang penting pakai prinsip 'Asal Bapak Senang'.

Dalam isu revisi KPK, sudah sejatinya, pemerintah mendengar kritik-kritik yang disampaikan. Tidak perlu 'baper' atau berlebihan dalam menyikapi penolakan terhadap revisi UU KPK.

Kemudian, jika pernyataan Moeldoko benar tak ada keterlibatan institusi pemerintah dalam buzzer, maka sudah saatnya negara bersikap tegas.

Tertibkan pendengung-pendengung penyebar fitnah yang bikin kisruh bangsa. Tidak hanya menertibkan pendengung oposisi seperti banyak terjadi selama ini, tapi juga buzzer yang bergerak masif mendukung pemerintah.

*) Penulis adalah jurnalis republika.co.id

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA