Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Ketua KPK Peringatkan Anggota DPRD dan Pejabat Daerah

Ahad 06 Oct 2019 01:19 WIB

Rep: Joglosemar/ Red: Joglosemar

Kerjasama Muhammadiyah dan KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo memberikan paparan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan KPK di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Kerjasama Muhammadiyah dan KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo memberikan paparan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan KPK di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Foto: Republika/ Wihdan
Peringatan KPK itu disampaikan agar pejabat tidak tejerat dalam kasus korupsi.

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Peringatan itu disampaikan agar mereka tidak tejerat dalam kasus korupsi.

Hal tersebut ditegaskan Jetua KPK, Agus Raharjo, saat memberikan pengarahan dan sosialisasi pencegahan korupsi, untuk kalangan anggota DPRD dan pimpinan partai politik,  yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Karanganyar, Rabu (02/09/2019).

Menurut Agus, dalam sosialisasi pencegahan korupsi ini, KPK menyampaikan aturan-aturan mengenai korupsi dan dapat melakukan pencegahan.

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi dan diungkap oleh KPK, ujar Agus, adalah adanya tarif saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh DPRD, serta adanya kepentingan tertentu saat pengadaan barang dan jasa dengan menitipkan satu rekanan tertentu untuk memenangkan proyek lelang.

“Dalam setiap sosialisasi, kita selalu menyampaikan aturan mengenai korupsi, sehingga dapat dilakukan pencegahan,” terang Agus Raharjo.

Dijelaskannya, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sangat rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, jenis tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara diantaranya, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi. Ini yang terus kami ingatkan dalam setiap melakukan sosialisasi pencegahan korupsi.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPK tersebut. Menurut bupati, sosialisasi yang dilakukan ini, harus dihayati, sehingga dapat memperkecil terjadinya penyimpangan.

“ Sosialisasi yang dilakukan oleh KPK ini, menjadi pemicu semangat agar bekerja lebih baik, dengan memperkecil peluang terjandinya korupsi,” tegas bupati.

Terpisah, Ketua DPD PAN Karanganyar, Muhammad Yunus, mengungkapkan, sosialisasi ini menambah wawasan  bagi para anggota DPRD dalam penyusunan anggaran dan alokasinya lebih berpihak kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel.

The post appeared first on Joglosemar News.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan joglosemarnews.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab joglosemarnews.com.
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA