Sunday, 4 Jumadil Akhir 1442 / 17 January 2021

Sunday, 4 Jumadil Akhir 1442 / 17 January 2021

Pemerintah Jamin Keamanan Warga di Wamena

Rabu 02 Oct 2019 21:09 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita

Warga Wamena menunggu pesawat yang akan digunakan untuk mengangkut mereka di Bandara Wamena, Papua, Selasa (1/10/2019).

Warga Wamena menunggu pesawat yang akan digunakan untuk mengangkut mereka di Bandara Wamena, Papua, Selasa (1/10/2019).

Foto: Antara/Gusti Tanati
Presiden telah meminta aparat agar mengejar pelaku kerusuhan dan pembunuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin keamanan seluruh masyarakat, termasuk warga pendatang yang berada di Wamena, Papua, pasca terjadinya kerusuhan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, aparat keamanan juga telah melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut. 

"Rasa keamanan dalam masyarakat dan itu sudah dilakukan masyarakat. Sekarang ini kan baik Polri maupun TNI sudah melakukan patroli di sana untuk itu," ujar Pramono Anung di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (2/10). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah meminta warga agar tak berbondong-bondong meninggalkan Wamena. Presiden juga telah meminta aparat keamanan agar terus mengejar para pelaku kerusuhan dan pembunuhan warga di Wamena. 

Baca Juga

"Presiden sudah menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk dikejar dan ambil tindakan tegas," ucapnya. 

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan dampak kerugian yang dialami masyarakat serta memberikan rasa keamanan. 

Pramono menjelaskan, kerusuhan yang terjadi di Wamena bukan merupakan konflik sosial. Kerusuhan tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang tengah memanfaatkan momentum sidang umum PBB untuk menarik perhatian dunia.

"Tetapi kemarin di PBB, bu Menlu melaporkan tidak ada yang seperti diagendakan kelompok itu," tambahnya. 

Presiden pun mengirimkan paket bantuan kepada warga yang terdampak kerusuhan. Menurut Pramono, bantuan yang dikirimkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku baik Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden. 

"Untuk Wamena, Menteri PUPR dan Kepala BNPB telah mengecek ke lapangan, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dan menteri PU meminta izin Presiden melalui Setkab untuk melakukan itu," jelas Pramono. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA