Papua kembali membara, puluhan nyawa melayang di Wamena dan kembali pemerintah pusat belum serius menanggapinya. Jika permasalahan Papua tidak segera dituntaskan maka peluang opsi referendum kemerdekaan akan terus menguat.
Ditambah dengan kesengajaan untuk terus memancing kemarahan warga dan dan aparat maka kemungkinan campur tangan dunia akan semakin terbuka. Oleh karena itu keseriusan negara dalam menyelesaikan masalah Papua sangat dibutuhkan demi persatuan bangsa.
Isu SARA, kesejahteraan dan ketidakadilan harus segera dituntaskan. Agar korban berjatuhan tidak semakin bertambah. Bagaimanapun juga, krisis Papua ini hanya akan mengorbankan rakyat.
Isu SARA terus diangkat dengan pengusiran warga non Papua. Tentu saja ini akan semakin membuat situasi tidak kondusif, pengusiran dan eksodus warga non Papua meninggalkan Papua.
Begitu juga isu kesejahteraan dan ketidakadilan terus diopinikan, seolah para perusuh hendak menyatakan bahwa mereka selama ini dianaktirikan dan pada akhirnya berhak menuntut merdeka.
Namun isu SARA, kesejahteraan dan ketidakadilan, sesungguhnya hanya kedok belaka. Ada aroma kepentingan asing untuk membuat Papua semakin membara, yang jelas ini akan menguntungkan asing untuk menguasai SDA Papua yang melimpah, menjadikan Papua sebagai wilayah pendudukan baru dan jalan menuju penguasaan wilayah Pasifik.
Perusuh di Papua hanyalah kepanjangan tangan pihak-pihak yang sejatinya mempunyai kepentingan namun lebih memilih bersembunyi dan menghnidari tangannya berlumuran darah secara langsung.
Ya, Papua saat ini menjadi makanan empuk yang diperebutkan negara pengemban ideologi kapitalisme dan sosial komunis. Barat dengan proyek Trans Pasifik dan China dengan proyek OBOR nya terus berebut wilayah untuk menyempurnakan cengkeraman mereka di wilayah Asia Pasifik. Dengan demikian, krisis Papua bukanlah krisis sepele, maka jelas dibutuhkan keseriusan dan ketegasan negara.
Isu SARA sebenarnya mudah diselesaikan jika negara mengadopsi langkah Rasulullah SAW yang mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, menaungi semua suku, etnis dan agama yang ada di Madinah. Yaitu dengan kekuatan akidah Islam.
Dan ini terbukti, wilayah di Papua yang didominasi umat Islam potensi konfliknya cenderung lebih kecil. Sedangkan masalah kesejahteraan dan ketidakadilan juga akan mudah diselesaikan ketika negara mempunyai ketegasan dan kemandirian dalam pengelolaan SDA Papua.
Kekayaan alam Papua harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu rakyat Papua. Memang ini membutuhkan langkah berani dari penguasa, hal ini bisa terwujud, selama penguasa benar-benar peduli pada rakyatnya dan tidak bertekuk lutut di bawah arahan korporasi dan kepentingan asing.
Pengirim: Nur Aini, Guru, Pare Kediri Jawa Timur
Ikuti Whatsapp Channel Republika
